.jpg?w=1140&ssl=1)
Tokoh senior Hamas Mahmoud Al-Zahar mendesak Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk mengundurkan diri karena mendukung ditundanya voting untuk penandatanganan laporan PBB tentang kejahatan kemanusiaan Israel di Jalur Gaza.
Al-Zahar menilai sikap Abbas itu sebagai "kejahatan besar terhadap rakyat Palestina". Ia mengatakan, "Dengan menunda laporan yang sangat penting, terkait kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel, Abbas telah memberikan peluang pada para pimpinan militer Israel untuk menyerang Gaza, membunuh anggota Hamas dan membunuh rakyat sipil yang telah memilih Hamas dalam pemilu."
"Dia (Abbas) harus mundur dari jabatannya dan dia harus menggelar persidangan yang adil dan dia tidak mewakili satu pun rakyat Palestina," tandas Al-Zahar.
Sikap Abbas juga memicu aksi protes di Ramallah dan Yerusalem, Tepi Barat. Para pengunjuk mengecam penundaaan voting di PBB atas laporan kejahatan Israel di Gaza. Mereka menyebut penundaan tersebut sebagai "penghinaan terhadap darah para martir dan telah melukai rakyat Palestina."
"Kalau pemerintahan otoritas Palestina terkait dengan keputusan penundaan itu, kami menginginkan Abbas mundur," kata Muhammad Jadallah, ketua Koalisi untuk Yerusalem.
Selain di Palestina, desakan agar Abbas mundur dari jabatannya sebagai presiden Palestina juga diserukan sekitar 22 organisasi pendukung perjuangan Palestina di Eropa. Dalam pernyataannya, mereka mengatakan bahwa langkah untuk menunda pengesahan laporan PBB atas kasus kejahatan kemanusiaan Israel lebih berbahaya dari kekejaman yang dilakukan oleh Israel di Jalur Gaza.
Laporan tim investigasi PBB atas kejahatan perang Israel di Gaza adalah kunci untuk membawa para pejabat Israel ke pengadilan kriminal internasional (International Criminal Court-ICC), karena telah melakukan kejahatan perang dalam agresinya ke Jalur Gaza bulan Januari lalu.
Tapi hari Jumat kemarin, Dewan HAM PBB mengumumkan untuk menunda pengesahan laporan tersebut sampai bulan Maret atas permintaan negara-negara sponsor resolusi yang mengklaim mewakili rakyat Palestina. Abbas menjadi salah satu pejabat Palestina yang mendukung penundaan tersebut yang langsung menuai kecaman keras.
Abbas berdalih bahwa pihaknya tidak mengusulkan penundaan itu karena otoritas Palestina bukan anggota Dewan HAM PBB. "Saya percaya pada semua negara-negara Arab yang menjadi anggota organisasi itu dan mereka tahu bahwa penundaan itu atas sepengetahuan dan persetujuan mereka," dalih Abbas.
Di tubuh Fatah sendiri, faksi yang dipimpin Abbas, terjadi beda pendapat yang tajam atas sikap Abbas. Perdana Menteri Palestina pilihan Abbas, Salam Fayyad menginginkan agar rekomendasi tim penyelidik PBB atas kejahatan perang Israel diberlakukan secara penuh. Sementara Ali Jarbawi, salah satu anggota kabinet Abbas mengaku "kaget" dengan penundaan tersebut.
Suriah juga mengecam kepemimpinan Abbas yang cenderung tunduk pada kemauan Israel dan sekutunya, AS atas masalah ini. (ln/aljz)
