Untuk melakukan pertemuan dengan Presiden AS, ternyata tidak gratis alias harus melalui para pelobi dan harus membayar sejumlah uang. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad membenarkan adanya praktek tersebut dan mengungkapkan sejumlah uang dibayarkan untuk mengatur pertemuan antara dirinya dengan Presiden AS George W. Bush pada bulan Mei 2002 lalu, ketika ia masih menjabat sebagai PM Malaysia.
Mahathir mengatakan bahwa itu hal yang biasa di Amerika. "Saya paham, beberapa orang membayarkan sejumlah uang pada para pelobi di Amerika tapi saya tidak tahu siapa orang-orang tersebut dan itu bukan pemerintah Malaysia," katanya pada Senin (20/2) pada kantor berita Malaysia, Bernama.
Mahathir menyatakan, pertemuannya dengan Bush waktu itu, diatur oleh Heritage Foundation, think-tank AS yang cukup terkenal dan agendanya adalah membicarakan isu-isu yang terkait dengan kebijakan luar negeri AS.
Pekan kemarin, surat kabar Los Angeles Times menurukan laporan bahwa pemerintah Malaysia membayarkan sejumlah uang pada pelobi AS, Jack Abramoff untuk mengatur pertemuan itu. Sejumlah saksi mata yang tidak mau disebut namanya mengungkapkan, Abramoff mengontak penasehat presiden Karl Rove sekurangnya empat kali untuk mengatur pertemuan itu.
Gedung Putih sudah mengeluarkan bantahan atas berita tersebut dan mengatakan bahwa pertemuan dilakukan lewat jalur-jalur yang resmi dan berulang kali menegaskan bahwa Gedung Putih tidak punya hubungan dengan Abramoff, pelobi dari partai Republik. Abramoff sendiri, awal tahun ini dinyatakan bersalah atas tuduhan konspirasi, penipuan dan menghindari kewajiban pajak.
Lebih lanjut Mahathir mengatakan, bagi pemerintah AS adalah hal yang biasa untuk menggunakan layanan para pelobi untuk mengatur pertemuan dengan presiden AS dan hal ini tidak dilihat sebagai bentuk korupsi.
"Di AS, praktiknya seperti ini, jika anda ingin bertemu dengan pemimpin mereka, anda harus melalui pelobi dan pelobi itu harus dibayar. Itu adalah sistem mereka. Ini sama sekali bukan korupsi dan praktiknya sangat terbuka, tapi mereka tidak menyebutkan nama-nama para pelobi," ujar Mahathir seperti dikutip harian New Strait Times.
Sejak tahun 2.000, jumlah pelobi di Washington DC bertambah dua kali lipat hingga mencapai lebih dari 34.750 orang, demikian laporan terakhir surat kabar Washington Post. Disebutkan bahwa bayaran untuk para pelobi yang dikenakan pada klien baru mereka meningkat sebesar 100 persen.
Para pakar mengatakan, pesatnya pertambahan jumlah pelobi disebabkan karena cepatnya pertumbuhan di pemerintahan, kontrol orang-orang Republik baik di Gedung Putih maupun Kongres dan anggapan yang makin meluas di kalangan korporasi bahwa mereka harus membayar pelobi profesional untuk mendapatkan manfaat dari pemerintah. (ln/iol)
