PM Turki Minta Larangan Jilbab Dicabut

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan akan melakukan perombakan menyeluruh terhadap konstitusi Turki, terutama yang menyangkut pembatasan terhadap penggunaan simbol-simbol Islam di negeri yang menganut sekulerisme itu.

Hal pertama yang akan dilakukan Erdogan adalah melonggarkan larangan mengenakan jilbab di Turki, terutama di institusi-institusi pendidikan. Ini tersirat dari pernyataannya yang dilansir Financial Times edisi Rabu (19/9).

"Hak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi tidak bisa dibatasi hanya karena apa yang dikenakan seorang Muslimah, " kata Erdogan.

"Hal seperti ini tidak terjadi di masyarakat Barat, tapi justru menjadi masalah di Turki dan saya yakin ini menjadi tugas pertama para politisi untuk memecahkan masalah ini, " sambungnya.

Sejak tahun 1980, setelah kudeta yang dilakukan militer Turki, diberlakukan larangan berjilbab di universitas-universitas. Kalangan militer Turki menilai jilbab identik dengan kalangan Islamis yang menjadi ancaman serius bagi Turki, dan ancaman bagi sistem sekulerisme yang dianut negeri itu.

Sejumlah media massa Turki sudah mempublikasikan draft perombakan konstitusi itu, termasuk pasal-pasal yang akan membolehkan kembali jilbab dikenakan di kampus-kampus. Namun pernyataan Erdogan yang ingin melonggarkan larangan berjilbab sebagai bagian dari perombakan konstitusi dikritik kalangan elit sekuler.

Beberapa rektor universitas dan mahkamah pengadilan di Turki sudah melontarkan peringatan atas perubahan konstitusi itu. Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Turki yang dikenal sebagai sekularis, Erdogan Tezic mengecam rencana pencabutan larangan berjilbab.

"Ini adalah tugas kita untuk mengingatkan masyarakat bahwa aturan hukum apapun yang akan mencabut pembatasan berjilbab, merupakan tindakan ilegal, " ujarnya.

Sementara itu seorang profesor di Middle East Technical University di kota Ankara, Ayse Ayat mengatakan, "Pencabutan larangan berjilbab bisa memicu tekanan masyarakat pada kaum perempuan yang tidak mengenakan jilab, agar mereka mereka mengenakan jilbab.

Menanggapi berbagai kritikan atas rencananya mengubah konstitusi, Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa dirinya membuka ruang diskusi seluas-luasnya di parlemen dan di media massa. Ia membantah tudingan bahwa partainya-Partai Pembangunan dan Keadilan-yang saat ini berkuasa, ingin memberlakukan konstitusi negara versinya sendiri.

"Sudah waktunya kita memiliki konstitusi yang modern, yang mewakil semua kepentingan bangsa ini… Yang akan mewujudkan idealisme Turki yang bebas, " kata Tayyip Erdogan. (ln/aljz)