Perdana Menteri Irak Nouri al Maliki meminta Inggris untuk segera menarik pasukan tempurnya, karena pasukan tempur sudah sudah tidak dibutuhkan lagi untuk menjaga dan mengontrol keamanan di Negeri 1001 Malam itu.
Dalam wawancara eksklusif dengan The Times di Baghdad, al Maliki menyatakan inilah saatnya bagi Inggris untuk menarik pasukan tempurnya dari Irak. "Pasukan non-tempur kemungkinan masih dibutuhkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan, tapi untuk pasukan tempur, saya pikir tidak diperlukan lagi," kata al Maliki.
Ia juga mengatakan bahwa Baghdad terbuka untuk bekerjasama dengan negara Inggris dalam hal kerjasama ekonomi dan ilmu pengetahuan. "Irak terbuka bagi perusahaan Inggris dan persahabatan dengan Inggris dalam lapangan perekonomian dan kerjasama yang positif di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan," sambung al Maliki.
Saat ini, masih ada sekitar empat ribu pasukan Inggris di Irak yang ditugaskan dibawah bendera Status of Forces Agreement (SOFA). Tugas pasukan Inggris akan berakhir akhir tahun ini, namun pemerintah Inggris berupaya mempertahankan kehadiran pasukannya di Irak setelah mandat dari PBB itu berakhir tanggal 31 Desember mendatang.
Maliki mengatakan, tanpa ada kesepakatan, kehadiran pasukan Inggris baik pasukan tempur dan non-tempur setelah berakhirnya mandat PBB, dianggap ilegal dan Irak akan melakukan tindakan paksa agar pasukan-pasukan asing itu meninggalkan negerinya.
Hal serupa berlaku bagi pasukan AS. Namun militer AS sudah berupaya melakukan negosiasi dengan otoritas Irak agar pasukan mereka tetap diizinkan berada di Irak setelah status SOFA berakhir. Namun, negosiasi itu masih menemui jalan buntu karena AS meminta agar pasukannya yang telah melanggar hukum di Irak dikenakan imunitas hukum.
Sejauh ini, kalangan politisi maupun tokoh-tokoh keagamaan di Irak menolak negosiasi-negosiasi kembali dengan pasukan asing. Mereka menganggap negosiasi itu akan menjadikan Irak sebagai koloni AS. (ln/prtv)
