Perdana Menteri Denmark Anders Fogh Rasmussen menyatakan tidak keberatan jika krisis yang diakibatkan oleh kartun Nabi Muhammad Saw diselesaikan di PBB. Ia mengungkapkan hal tersebut pada para wartawan setelah melakukan pertemuan dengan komite kebijakan luar negeri parlemen.
.jpg?w=1140&ssl=1)
"Saya tidak akan mengabaikan ide, pada akhirnya, solusi untuk krisis ini akan dicari di PBB," kata Rasmussen, meski ia sendiri tetap menginginkan upaya penyelesaiannya cukup di Uni Eropa saja dengan alasan krisis antara Denmark dan negara-negara Islam sudah menjadi masalah yang mencakup Uni Eropa. Menteri-menteri luar negeri sudah membicarakan persoalan ini pada awal pekan kemarin dan menyerukan agar Eropa bersikap koperatif dalam kasus ini.
Pada kesempatan itu, Rasmussen kembali menolak seruan kelompok oposisi kiri-tengah untuk melakukan investigasi terhadap peran pemerintah dalam krisis kartun yang menjadi krisis paling serius setelah Perang Dunia II.
Kelompok oposisi di Denmark, beberapa hari lalu mengulangi desakannya pada pemerintah untuk melakukan penyelidikan setelah ada laporan bahwa Mesir untuk yang kesekian kalinya menawarkan bantuan pada Denmark untuk menyelesaikan krisis kartun tersebut. Namun bantuan Mesir yang sudah ditawarkan sejak bulan Oktober tahun lalu, ditolak oleh Menlu Denmark, Per Stig Moeller.
Menteri Luar Negeri Mesir, Ahmad Abul-Gheit seperti dikutip harian Politiken, sudah mengingatkan Moeller bahwa kartun-kartun Nabi Muhammad saw bisa menimbulkan masalah bagi pemerintah Denmark dengan negara-negara Arab dan Muslim. "Saya peringatkan anda, kita harus menemukan jalan keluar sebelum persoalan ini mencuat," kata Abul-Gheit waktu itu.
"Saya katakan bahwa kita sedang mendekati sesuatu yang yang sangat berbahaya. Kasus ini beresiko menimbulkan konsekuensi yang serius," sambungnya. Tapi Moeller, masih kata Gheit, meremehkan peringatan itu dan mengatakan bahwa ia tidak butuh peringatan semacam itu
PM Denmark Rasmussen selama ini hanya menyatakan permohonan maaf karena telah membuat umat Islam marah, tapi tidak bersedia minta maaf atas publikasi kartun-kartun yang menghinakan Nabi Muhammad saw itu. Rasmussen bertahan pada pendiriannya bahwa pemerintah Denmark tidak berhak mengatakan apapun atas apa yang diterbitkan oleh media massa di Denmark. (ln/aljz)
