Mohibullah membentuk ARPSH di kamp Bangladesh beberapa bulan setelah masuknya pengungsi dari Myanmar, dan membantu menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh tentara Myanmar dan milisi Buddha selama penumpasan.
Pada Agustus 2019, ia mengorganisir rapat umum besar-besaran di kamp Kutapalong, pemukiman utama Rohingya, yang dihadiri sekitar 200.000 orang Rohingya.
Rapat umum yang kini dilarang diadakan oleh pemerintah Bangladesh itu menegaskan kepemimpinan puncaknya di antara para pengungsi.
Seorang juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi mengatakan badan tersebut sangat sedih dengan pembunuhan Mohibullah.
“Kami terus berhubungan dengan otoritas penegak hukum yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan di kamp-kamp,” kata juru bicara itu.(RMOL)
