Dialog antara Liga Arab dan kelompok oposisi di Libanon yang berlangsung di ibukota Qatar, Doha berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian yang hampir membawa Libanon ke tepi jurang peperangan sipil. Sumber-sumber yang ikut dalam dialog tersebut mengatakan, kesepakatan dicapai pada Selasa malam dan akan segera diumumkan.
Anggota parlemen Libanon dari kelompok oposisi Ali Hassan Khalil dan seorang penasehat juru bicara parlemen Libanon mengungkapkan, "Mayoritas kelompok pro-pemerintah dan kelompok oposisi yang dipimpin Hizbullah, sudah bersepakat."
"Kami tinggal menunggu voting di parlemen untuk memilih seorang presiden baru, pada hari Kamis atau Jumat lusa, " kata Al-Khalil.
Kedua belah pihak setuju untuk memilih Jenderal Michel Suleiman-kepala angkatan bersenjata Libanon-menjadi kandidat presiden Libanon, menggantikan Presiden Emile Lahoud yang menyatakan mundur pada bulan November kemarin. Jenderal Suleiman sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan pemerintah, namun ketika pecah konflik bersenjata di Libanon belum lama ini, Jenderal Suleiman dituding berpihak pada kelompok oposisi karena tidak segera menurunkan pasukannya untuk mengamankan situasi.
Selain sepakat untuk memilih presiden baru, juga disetujui mengenai alokasi kursi di kabinet untuk membentuk pemerintah bersatu yang baru. Dalam struktur baru pemerintahan itu, kekuatan oposisi memiliki hak veto. Menurut kesepakatan itu, kelompok oposisi dipekirakan akan mendapat 11 dari 30 kursi kabinet.
Usulan perdamaian yang diajukan dalam pertemuan Qatar juga meminta kelompok pro-pemerintah dan kelompok oposisi untuk melakukan berbagai cara guna menghindari kekerasan bersenjata dalam menyelesaikan persoalan dalam negeri Libanon. Namun kedua belah pihak berbeda pendapat soal persenjataan Hizbullah, apakah akan menjadi salah satu agenda pembahasan di pertemuan Qatar.
Menanggapi hasil pertemuan Qatar, pimpinan kelompok Kristen mayoritas menilai kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan Qatar merupakan "pukulan telak" yang dilakukan Hizbullah terhadap pemerintah Libanon. (ln/aljz)
