.jpg?w=1140&ssl=1)
Ketua Pakistan Muslim League-N (PML-N) Nawaz Sharif menyatakan, partainya mencalonkan kandidat presiden sendiri dalam pemilu presiden Pakistan yang rencananya berlangsung 6 September mendatang, menyusul perpecahan yang terjadi di tubuh partai koalisi yang menguasai parlemen Pakistan saat ini.
Calon yang diusung PML-N adalah Saeed us Zaman Sidduqui, seorang tokoh yang oleh Sharif disebut tokoh yang ‘non-partisan’. Sharif mengumumkan Siddiqui sebagai kandidat presiden dari PML-N setelah menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan PML-N.
Siddiqui menjabat kepala Mahkamah Agung Pakistan, kudeta militer mencopot Sharif dari jabatannya sebagai perdana menteri Pakistan pada tahun 1999. Kala itu, kudeta militer yang dipimpin Pervez Musharaf, memaksa Sharif mundur dari jabatannya karena menolak memberikan dukungan pada kudeta yang dilakukan Musharaf.
Setelah mundurnya Musharaf, koalisi partai yang berkuasa di Pakistan terutama dua partai besar yaitu PML-N dan Pakistan People Party (PPP) bertikai soal penempatan kembali hakim-hakim yang dipecat Musharaf saat mantan presiden Pakistan itu menerapkan kebijakan darurat sipil di Pakistan. Kedua partai itu juga berbeda pendapat soal siapa yang akan dicalonkan menjadi presiden Pakistan sebagai pengganti Musharaf yang mengakibatkan perpecahan di tubuh koalisi partai.
Dalam keterangan persnya, Sharif mengatakan bahwa PPP-partai yangdipimpin oleh suami mendiang Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari-telah melanggar janjinya tentang berbagai isu, terutama terkait persoalan hakim-hakim yang dipecat Musharaf. "PPP bahkan mencalonkan Zardari sebagai presiden dan mengumumkan jadwal pemilu tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan partai kami, " kata Sharif.
Sharif menegaskan bahwa partainya berkomitmen untuk memainkan peranan yang konstruktif sebagai oposisi dan tidak bermaksud untuk menurunkan pemerintahan.
Sementara itu, Zardari dalam pernyataannya yang disiarkan televisi mengungkapkan kekecewaannya atas mundurnya Sharif dan menghimbau agar Sharif kembali ke pemerintahan. "Kami sedih dengan keputusan Sharif. Kami ingin bergerak bersama-sama dan memecahkan semua persoalan bangsa ini. Kami akan meminta Sharif kembali ke pemerintahan, " ujar Zardari.
Ia mengakui ada "kendala" dalam proses pemulihan para hakim yang dipecat Musharaf, tapi PPP tetap memegang teguh komitmen untuk mengaktifkan kembali para hakim tersebut.
Melihat perpecahan di tubuh koalisi, para analis Pakistan mengatakan, meski PPP memiliki aliansi yang cukup kuat di parlemen, PPP akan menemui kesulitan dalam menjalankan pemerintahan jika Sharif dan partainya menposisikan diri sebagai oposisi.
Para analis juga mengatakan, pertikain antara dua partai dalam koalisi akan menempatkan Pakistan dalam situasi yang lebih buruk, baik dari sisi perekonomian maupun ancaman dari kelompok-kelompok militan yang ada di Pakistan. Perpecahan itu memicu kekhawatiran akan stabilitas negara Pakistan karena pada saat yang sama, militer Pakistan sedang melancarkan perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang oleh Pakistan dianggap sebagai kelompok teroris yang berbasis di pedalaman-pedalaman yang berbatasan dengan Afghanistan. (ln/presstv)
