Sebuah panitia besama yang melibatkan pimpinan Gerakan Hamas dan Fatah terus melakukan musyawarah internsif mengenai pembentukan pemerintahan persatuan nasional Palestina. Kedua belah pihak menegaskan sampai saat ini penunjukan nama-nama yang akan terlibat dalam kabinet mendatang belum final.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Fraksi Hamas di Parlemen, Dr. Khalil Hayyah, Sabtu (18/11). Dia mengatakan semua pihak bertekad untuk mengakhiri musyawarah ini secepat mungkin. "Namun kami, sampai saat ini tidak memiliki batas kapan akan berakhir dialog ini," ungkapnya seraya berharap agar semua pesoalan dalam selesai dalam dialog ini. Menurutnya, sejauh ini doalog berlangsung sangat positif dan mengalami kemajuan.
Tokoh politik Hamas yang juga menjadi anggota panitia besama ini menegaskan bahwa sampai saat ini kedua belah pihak belum menyepakati nama-nama tertentu untuk duduk di kabinet, sebagaimana diberitakan media selama ini.
Khalil mengatakan, "Gerakan Fatah dan Hamas belum mengajukan nama-nama yang akan dicalonkan untuk duduk di kabinet mendatang." Dia juga menegaskan, sampai saat ini gerakan Hamas belum mengajukan nama untuk calon PM yang akan menggantikan Ismail Haniyah. Hamas juga belum menyepakati nama tertendu dengan Presiden Mahmud Abbas.
Menurutnya,berita yang beredar selama ini sama sekali tidak benar, yang menyebutkan bahwa Presiden Abbas dan Hamas telah mencapai kesepakatan untuk menunjuk sebuah nama yang akan menjabat sebagai PM Palestina dalam pemerintahan persatuan nasional yang akan dibentuk akhir November ini. Nama itu adalah seorang akedemisi terkenal di Jalur Gaza, Prof. Dr. Muhammad. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan puncak antara gerakan Fatah dan Hamas di Jalur Gaza, Ahad (12/11).
Ketika dimintai konfirmasi masalah ini, PM Palestina Ismail Haniyah menolak mengungkapkan nama yang akan menggantikan dirinya dalam pemerintahan mendatang. Dia mengatakan, nama itu akan diumumkan pada waktu yang tepat dan akan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang secara resmi.
Media-media Palestina, Jum’at (17/11) melaporkan bahwa Presiden Mahmud Abbas menyatakan menolak pencalonan Prof. Muhammad Shabir sebagai Perdana Menteri Palestina yang baru menggantikan PM Ismail Haniyah. Hal ini ditegaskan Abbas usai melakukan pertemuan dengan para petinggi Hamas dan Fatah di Ramallah, Kamis (16/11) malam. Penolakan Abbas ini diduga karena adanya ketidak-sukaan Israel dan Amerika serta beberapa negara Arab terhadap Shabir, yang dinilai memiliki hubungan dekat dengan gerakan Hamas.
Namun berita ini kemudian ditampik Presiden Abbas. Dia menyatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menyepakati nama-nama tertentu yang akan duduk di kabinet mendatang. Abbas mengatakan, "berita itu tidak benar," saat menjawab pertanyaan apakah dirinya menolak pencalonan Shabir.
Ia menegaskan bahwa musyawarah antara Fatah dan Hamas hingga saat ini masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan final. "Saat ini kami tengah mempelajari segala hal. Tidak ada hal yang sudah pasti dan final di hadapan kami. Apabila sudah ada hal yang pasti dan final, kami akan mengumumkan kepada anda semua," ungkapnya kepada para wartawan, Jum’at (17/11). (was/ikhol-pic)
