Keputusan pemerintah Iran untuk memberlakukan penjatahan bahan bakar bagi para pengguna kendaraan, diprotes oleh kalangan muda Iran. Dalam aksi protesnya, sejumlah anak-anak muda di Negeri Para Mullah itu membakar sebuah pom bensin.
Kebijakan yang mulai diberlakukan hari ini, Rabu (27/6), menjadi persoalan sensitif di tengah ancaman Barat untuk memberlakukan sanksi baru bagi Iran, terkait dengan program nuklirnya.
Sejumlah saksi mata mengatakan, para pengunjuk rasa bukan hanya membakar sebuah pom bensin di Pounak, kawasan miskin di Teheran, tapi juga melempari baru sambil berteriak mengecam Presiden Mahmud Ahmadinejad. Polisi huru hara datang ke lokasi kejadian dan berusaha mengusir para pengunjuk rasa.
Iran memiliki sumber daya alam minyak bumi yang sangat besar, namun Iran tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan kapasitas pengolahannya dan negara ini mengimpor hampir 40 persen dari kebutuhan bahan bakar di dalam negerinya.
Hampir serupa dengan Indonesia, masalah bahan bakar juga menjadi persoalan yang membebani keuangan negara Iran. Semua jenis bahan bakar yang diimpor maupun yang diproduksi di dalam negeri, semuanya mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga harga jualnya murah.
Isu tentang penjatahan bahan bakar ini sudah menjadi perdebatan panjang sebelum akhirnya diputuskan mulai berlaku hari ini. Perdebatan antara parlemen dan pemerintah terfokus pada apakah para pemilik kendaraan boleh membeli bahan bakar ekstra dengan harga pasar.
Pengumuman yang disiarkan oleh televisi nasional Iran menyebutkan, kendaraan-kendaraan pribadi yang tidak bisa mengenakan bahan bakar gas, akan mendapatkan jatah 100 liter bensin per bulannya. Sedangkan kendaraan yang bisa menggunakan dua tipe bahan bakar akan mendapatkan jatah yang lebih kecil jumlahnya.
Untuk sementara, pemilik kendaraan pribadi bisa membeli kebutuhan bahan bakarnya untuk kebutuhan empat bulan ke depan, dan kemungkinan periodenya akan diperpanjang sampai enam bulan.
Taxi-taxi resmi akan mendapat jatah 800 liter per bulan, sedangkan taksi yang beroperasi paruh waktu mendapat jatah 600 liter per bulan. Mobil-mobil milik pemerintah mendapat jatah 300 liter per bulan. Untuk mengetahui apakah para pemilik kendaraan sudah membeli sesuai jatah yang ditetapkan, pemerintah menggunakan alat semacam kartu elektronik.
(ln/aljz)
