.jpg?w=1140&ssl=1)
Partai Front Nasional di Prancis dilarang membagi-bagikan selebaran yang berisi ajakan untuk menolak rencana pembangunan masjid agung di negeri itu. Larangan tersebut dikeluarkan oleh pengadilan wilayah Merseille, Selasa (8/12).
Pengadilan Merseille memerintahkan Partai sayap kiri yang anti-imigran itu untuk menghancurkan semua selebaran yang sudah dicetak karena dianggap telah melanggar hak kekayaan intelektual.
Pasalnya selebaran tersebut memuat gambar rencana disain bangunan masjid tanpa ijin, terlebih lagi di selebaran itu dicantumkan tulisan provokatif "Tidak untuk Masjid".
Selain itu, selebaran tersebut juga dinilai sensitif menyusul perdebatan larangan menara masjid di Swiss.
Dalam putusannya, hakim pengadilan mewajibkan Partai Front Nasional membayar denda sebesar 2.210 dollar AS atas pelanggaran yang dilakukan.
Pemerintah Prancis sudah menegaskan tidak akan memberlakukan larangan pembangunan menara masjid seperti yang terjadi di Swiss dan menjamin bahwa para walikota akan menjaga komitmen untuk memberi ijin pembangunan masjid-masjid baru di Prancis dengan dilengkapi menara-menara yang tinggi.
Di Prancis akan dibangun belasan masjid-masjid baru, termasuk pembangunan Masjid Agung di kota Merseille yang akan dilengkapi menara setinggi 25 meter. Rencana pembangunan masjid ini ditentang oleh kelompok-kelompok kanan di Prancis.
Sementara itu, Presiden Prancis Nicholas Sarkozy dalam opininya yang dimuat di harian Le Monde meminta umat Islam agar "bijaksana" dalam menjalankan ajaran agamanya. "Daripada mengecam rakyat Swiss, cobalah mengerti apa yang ingin mereka ungkapkan dan apa yang dirasakan banyak bangsa di Eropa, termasuk Prancis," tulis Sarkozy.
Ia juga menyatakan bahwa tak satu pun negara Eropa yang menolak komunitas Muslim dan membatasi hak-hak dasar umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Tapi, kata Sarkozy, kekhawatiran Eropa terhadap radikalisme Islam juga harus diperhatikan.
"Rakyat Eropa sangat toleran dan terbuka. Tapi mereka tidak mau lingkungannya, cara berpikir dan hubungan sosial mereka didistorsi," klaim Sarkozy.
Sarkozy mungkin lupa bahwa di negara yang dipimpinnya sekarang memberlakukan larangan berjilbab di sekolah-sekolah sejak tahun 2004. Padahal mengenakan jilbab adalah hak dasar bagi para muslimah. (ln/aby/
