Pemuka muslim di Australia mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan wewenang yang lebih luas pada kepolisian untuk memaksa seorang muslimah bercadar melepas cadarnya saat polisi melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan di jalan-jalan.
Kabinet New Sout Wales pada hari Senin kemarin menyetujui kebijakan baru itu. Perdana Menteri negara bagian itu, Barry O’Farrell mengatakan, kebijakan ini bertujuan agar tidak terjadi ambiguitas saat polisi melaksanakan tugasnya di lapangan.
"Apakah orang itu mengenakan helm, penutup muka atau cadar, kami memutuskan untuk memberikan wewenang penuh yang diperlukan seorang petugas polisi untuk mengetahui identitas seseorang," kata O’Farrell.
Di New South Wales terdapat sekitar 168.788 muslim, atau sekitar 49,6 persen dari total penduduk wilayah itu berdasarkan sensus tahun 2006.
Kebijakan baru tersebut ternyata mendapat dukungan dari sejumlah pemuka dan organisasi muslim di Australia. "Tak seorang pun yang ingin melanggar hukum. Jika polisi memerintahkan Anda melakukan sesuatu dan itu dibenarkan oleh hukum, maka Anda harus patuh," kata Khaled Sukkarieh, ketua Islamic Council of New South Wales.
"Kami sudah menyeimbangkan kebutuhan mereka yang memilih untuk mengenakan cadar, dan kebutuhan akan penegakkan hukum serta keamanan," tambah Keysar Trad dari Islamic Friendship Association of Australia.
Ia melanjutkan, "Mungkin ada beberapa orang yang khawatir kebijakan ini akan membuka jalan bagi pembatasan yang lebih luas lagi di masa depan bagi komunitas muslim. Tapi saya kira, mayoritas muslim menerima kebijakan ini."
Jamila Hussain, doses hukum syariah di University of Technology Sydney mengatakan, seorang muslim yang tinggal di negara non-muslim harus mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat ia tinggal. Jika hukum di negara itu meminta perempuan bercadar melepas cadarnya untuk keperluan identifikasi, maka aturan itu harus dipatuhi.
Namun Jamila dan beberapa muslimah di Australia mengusulkan agar polisi perempuan dikerahkan untuk menerapkan kebijakan baru ini. "Akan lebih nyaman bagi para muslimah jika yang melakukan pemeriksaan adalah polisi perempuan," ujar Jamila.
Silma Ihran dari Asosiasi Muslimah Australia setuju usulan itu. Menurutnya, jika polisi perempuan yang meminta seorang muslimah membuka cadarnya, tidak akan ada yang menyatakan keberatan atas kebijakan baru itu. (kw/IINA)
.jpg)
