Pegawai negeri Palestina di Ghaza mudah-mudahan bisa tersenyum kembali. Dalam pekan ini, mereka diperkirakan bakal menerima uang gaji selama beberapa bulan yang selama ini ditahan oleh pemerintahan Fayadh. Mereka selama ini tidak menerima uang gaji lantaran dianggap berada di bawah sistem pemerintahan ilegal, yang dipimpin Hamas.
Dalam sebuah konferensi pers, disebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya keras berkoordinasi dengan para pejabat di setiap daerah, disebabkan pemerintahan daerah memiliki kemampuan terbatas dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar gaji secara keseluruhan. Namun demikian hal itu kini tidak menjadi masalah, karena pada dasarnya, “Menteri keuangan hanya akan menyerahkan total dana yang dibutuhkan itu. Soal pendistribusiannya, nanti akan dilakukan melalui bank atau kantor pos yang menyebar di seluruh Ghaza, ” ujar menteri keuangan Palestina Dr. Ismail Mahfuz.
Menurut Haniyah, ada 40 ribu orang pegawai negeri yang saat ini menganggur. Semuanya membutuhkan uang minimal empat juta dolar. Menurut Ismail Mahfuz, pendistribusian itu pada tahap sekarang sedang melalui tahap persiapan administratif dari data-data yang disampaikan oleh kementerian tenaga kerja, bukan dari kementerian keuangan. Sementara itu, sejumlah sumber menyebutkan saat ini menteri tenaga kerja sudah mempersiapkan list yang berisi daftar nama pegawai yang saat ini sudah tidak bekerja. Diperkirakan dalam waktu satu pekan mendatang, uang honor mereka yang disunat oleh pemerintahan Fayadh bisa dibayarkan.
Pemerintahan Haniyah meminta maaf bila harus menunda pembayaran hingga beberapa hari mendatang, karena ternyata tidak semua departemen memiliki data lengkap orang-orang yang tidak mendapat gaji akibat mereka tinggal di Ghaza dan diputuskan honornya oleh pemerintahan Fayadh. (na-str/pic)
