Pemerintah Tunisia semakin tertekan dan menerima proposal dari serikat buruh sebagai titik awal untuk memulai negosiasi dengan pihak oposisi sekuler.
Serikat Buruh berpengaruh di Tunisia , UGTT dalam singkatan bahasa Prancisnya, mengumumkan dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya pada hari Kamis bahwa partai Islam Ennahdha telah setuju atas inisiatif yang telah diusulkan UGTT sebagai solusi kompromi.
Tetapi pihak Ennahdha belum menerima sepenuhnya usulan UGTT untuk memintanya membubarkan pemerintahan Perdana Menteri Ali Laarayedh dan menggantinya dengan pemerintahan sementara yang terdiri dari pemimpin yang berpengalaman tanpa afiliasi politik.
Tapi untuk pertama kalinya, Ennahdha telah mengisyaratkan kesiapan untuk mulai melakukan negosiasi.
“Pemerintah koalisi tidak akan mengundurkan diri dan akan melanjutkan tugas sampai dialog nasional mencapai kesepakatan konsensus yang menjamin penyelesaian transisi demokrasi dan pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil,” kata Ghannouchi.
Rafaa Ben Achour, seorang anggota Partai Nidaa Tounes yang berporos sekuler, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tidak ada alasan bagi Ennahdha takut tindakan keras terhadap partai Islam seperti di Mesir, di mana tentara menggulingkan Presiden Mohamed Morsi dan menyebabkan ribuan tewas .
“Tentu saja apa yang terjadi di Mesir memiliki konsekuensi bagi Tunisia. Dalam sikap Ennahdha, ada keinginan untuk membalas apa yang terjadi di Mesir. Mungkin, dengan berpegangan ke kekuasaan, Ennahdha sedang mencoba untuk menunjukkan bahwa Islam politik tidak gagal,” Ben Achour mengatakan kepada Al Jazeera.
“Bedanya dengan Mesir adalah bahwa tidak seorangpun di Tunisia ingin mengecualikan Ennahdha. Setiap partai politik, terutama Nidaa Tounes, telah mengatakan dengan jelas bahwa Ennahdha akan selalu menjadi bagian dari lanskap politik Tunisia.” (Aljazeera/KH)
