Pemerintah Tunisia telah memberikan persetujuan untuk kelompok Islam Hizbut Tahrir yang memungkinkan mereka menjadi sebuah partai politik legal.
Hizbut Tahrir adalah sebuah gerakan internasional yang berusaha untuk mendirikan kembali Khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir tidak mendukung demokrasi atau ikut mengambil bagian dalam pemilu tetapi mereka memfokuskan aksi mereka lebih kepada penyebaran pemikiran.
Ridha Belhadj, yang mengepalai cabang Hizbut Tahrir Tunisia, mengatakan pemerintah telah mengabulkan lisensi kelompok mereka setelah berkomitmen untuk melakukan aksi politik damai.
“Tujuan dari Hizbut Tahrir adalah untuk mendirikan sebuah kekhalifahan Islam, meningkatkan kesadaran Islam dan memimpin negeri ini untuk mencapai perubahan radikal dan kesatuan negara Islam,” tegasnya.
Sebelumnya pada bulan Mei, pemerintah yang berkuasa di bawah partai Islam An-Nahdhah (Ennahda) memberikan lisensi kepada kelompok Salafi untuk mendirikan partai politik, Islah Front, yang akhirnya menuai kecaman dari kelompok sekularis.
Elit sekuler Tunisia menuduh Ennahda terlalu lunak terhadap kelompok “garis keras”. Namun Ennahda mengatakan strategi itu adalah untuk membawa mereka ke dalam arus utama politik untuk menghindari aksi protes jalanan.
Dilarang di bawah Ben Ali, Ennahda memenangkan 42 persen kursi dalam umum bebas pertama Tunisia pada bulan Oktober tahun lalu dan kini memimpin pemerintahan.(fq/reu)
