Pemerintah Thailand setuju membayar kompensasi bagi keluarga Muslim yang kerabatnya tewas akibat tindak kekerasan aparat militer negara Gajah Putih itu.
"Klien-klien saya bahagia mendengar kabar ini setelah negosiasi yang memakan waktu berbulan-bulan dengan pemerintahan sebelumnya," kata seorang pengacara bernama Peerawat Praweenamai.
Pemerintahan lama di Thailand dikenal menerapkan kebijakan keras terhadap warga Muslim. Beberapa kasus yang menimbulkan banyak korban tewas dari kalangan warga Muslim adalah peristiwa yang terjadi pada Oktober 2004. Pada bentrokan itu, polisi dan tentara Thailand menembak mati tujuh warga Muslim saat membubarkan aksi unjuk rasa di depan kantor polisi di kota TakBai, provinsi Narathiwat dekat perbatasan Malaysia.
Dalam peristiwa itu, sekitar 78 orang pengunjuk rasa hampir mati, ketika mereka tertangkap dan dijejalkan ke dalam sebuah truk dan dibawa ke kamp militer. Salah seorang saksi mata mengatakan, mereka yang dijejalkan ada yang mati lemas karena kekurangan oksigen.
Anggota keluarga dari 78 korban itu mengajukan tuntutan terhadap pemerintah, namun tersendat-sendat sampai beberapa tahun lamanya. Dari gugatan senilai 107 juta baht, pemerintah Thailand setuju membayar 42 juta baht atau sekitar 1,2 juta dollar.
Peerawat mengatakan,"Mereka (keluarga korban) merasa pemerintahan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Surayud Chulanont benar-benar berupaya untuk melakukan rekonsiliasi dengan warga Muslim setelah sebelumnya ia menyatakan permohonan maafnya pada publik. Saya pikir hal ini akan menambah keyakinan masyarakat untuk lebih bersikap kooperatif pada negara."
OKI Tawarkan Bantuan
Di tempat terpisah, Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyampaikan keinginannya untuk bekerjasama dengan pemerintahan baru di Thailand dalam menyelesaikan konflik dengan warga Muslim di Thailand Selatan.
Dalam pernyataan resminya hari Selasa (7/11), Sekretaris OKI, Ekmeleddin Ihsanoglu menyambut baik sikap yang ditunjukkan pemerintah Thailand dalam menangani permasalahan dengan warga Muslim.
OKI sudah mendapatkan konfirmasi dari PM Thailand bahwa pemerintah yang baru ingin menyelesaikan persoalan lewat cara negosiasi dan membuka kembali Dewan Administratif Provinsi-Provinsi di Selatan Thailand.
OKI dalam pernyataan resminya menegaskan kembali keinginannya membantu pemerintah Thailand dalam melakukan negosiasi dengan perwakilan warga Muslim demi mencapai perdamaian.
Sementara itu, terjadi aksi penembakan di provinsi Yala tidak lama setelah pernyataan maaf PM Thailand pada warga Muslim dan setelah provinsi itu memiliki gubernur baru, seorang Muslim.
Sedikitnya enam orang tewas dan sembilan orang luka-luka dalam aksi berdarah akhir pekan kemarin. Akibat aksi itu, sekitar 35 sekolah di Yala tutup untuk sementara.
"Komandan-komandan keamanan lokal belum memutuskan kapan sekolah-sekolah itu bisa dibuka kembali. Mereka menutup sekolah demi keamanan para siswa dan guru-guru," kata Adinan Takbara, kepala bidang pendidikan provinsi Yala. (ln/iol)