.jpg?w=1140&ssl=1)
Interasional Crisis Group (ICG) mendesak pemerintah Thailand untuk memberikan status otonomi di Thailand Selatan yang mayoritas penduduknya warga Muslim. Menurut ICG, bentuk daerah otonomi mungkin menjadi satu-satunya solusi untuk meredam konflik di wilayah itu.
Dalam laporan terbarunya, ICG mengakui kondisi untuk melakukan dialog tentang wacana daerah otonomi ini belum memungkinkan, karena pemerintah Thailand belum bisa mengindentifikasi siapa pemimpin-pemimpin kelompok pemberontak di selatan Thailand.
"Tentu saja, belum jelas betul kalau di sana ada satu kepemimpinan yang dianggap mampu mengkontrol kelompok-kelompok lain yang berbeda agar tidak melakukan kekerasan, " tulis ICG. Apalagi ada indikasi bahwa publik Thailand kurang berkenan dengan ide negosiasi itu.
Namun ICG merekomendasikan pemerintah Thailand untuk terus membuka kemungkinan dialog dengan semua kelompok-kelompok separatis yang ada di selatan Thailand, serta memanfaatkan media massa untuk menyebarkan informasi tentang kerangka negosiasi agar bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
Thailand Selatan meliputi tiga provinsi; Yala, Narathiwat dan Pattani yang dulunya merupakan kesultanan Islam yang berdiri sendiri-sendiri. Saat ini jumlah warga Muslim Thailand Selatan diperkirakan 1, 8 juta orang atau sekitar 80 persen dari total jumlah penduduk.
Untuk mencegah agar konflik tidak tambah memburuk, ICG menyarankan pemerintah Thailand untuk menyeimbangkan kebijakan militernya. Menurut ICG, pemerintah boleh merespon serangan-serangan yang terjadi, tapi dengan cara yang hati-hati. Respon berupa aksi penangkapan dan jatuhnya korban sipil, hanya akan meningkatkan dukungan masyarakat setempat pada kelompok pemberontak.
ICG dalam sejumlah rekomendasinya menyebut pentingnya pemenuhan kebutuhan pendidikan di Thailand Selatan. ICG menyatakan, perlunya mendisain ulang kurikulum bahasa Malaysia standar di sekolah-sekolah dasar dengan bahasa Malaysia dialek Patani.
Hal ini untuk memenuhi keinginan masyarakat Muslim yang menginginkan bahasa Malaysia dijadikan bahasa resmi mereka dan didirikannya sekolah-sekolah yang lebih berbasis pada Islam.
ICG menyarankan pemerintah Thailand untuk memberikan kesempatan pada para pelajar Muslim yang sudah lulus sekolah menengah, untuk melanjutkan studinya ilmu keagamaan di universitas-universitas negeri dan memberikan mereka kursus khusus untuk mempelajari program pendidikan sekular lainnya.
Upaya lainnya yang bisa dilakukan menurut ICG, membuka laboratorium penelitian bersama di bidang science dan bahasa, antara pelajar dari sekolah Islam dan pelajar dari sekolah negeri, untuk mempersempit gap di kalangan pemuda Budha dan Muslim.
Menanggapi sejumlah rekomendasi ICG itu, PM Thailand Surayud Chulanont menyatakan akan tetap berusaha keras menyelesaikan konflik di Thailand Selatan.
"Saya menduga aksi kekerasan akan memburuk, tapi kita tidak bisa menyelesaikannya dengan amarah. Saya tidak akan menoleransi mereka yang sudah melanggar hukum, namun saya akan bicara dengan mereka yang mau berdialog. Kami akan menyelesaikan konflik di selatan hanya dengan cara-cara damai, " tukas Chulanont. (ln/iol)
