.jpg?w=1140&ssl=1)
Pemerintah Libanon minta Hizbullah patuhi kesepakatan gencatan senjata. Secara implisit, pemerintah Libanon juga mengancam siapapun yang melanggar kesepakatan itu, akan ditangkap dan diseret ke pengadilan militer.
Menteri Pertahanan Libanon Elias Murr dalam keterangan persnya, Minggu (20/8) menegaskan, "Setiap pelanggaran, tembakan roket apapun yang akan menjadi pembenaran bagi Israel untuk menyerang Libanon akan dikenai tindakan tegas."
"Pelanggaran itu akan dianggap sebagai kolaborasi langsung dengan musuh," sambungnya seraya mengatakan mereka yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran gencatan senjata akan ‘ditangkap dan diajukan ke pengadilan militer.’
Pemerintah Libanon mengeluarkan pernyataan itu, setelah pelanggaran pertama yang justru dilakukan Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata. Pada Sabtu (19/8) dini hari, Israel melakukan serangan ke udara dan darat ke desa Budai di wilayah kota tua Baalbek, yang memicu pertempuran dengan para pejuang Hizbullah.
Perancis Tambah Pasukan ke Libanon
Sementara itu, Perancis sudah memberangkatkan sekitar 150 tentaranya ke Libanon sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian di Libanon.
Pihak maritim Perancis mengatakan, pasukannya berangkat dari pelabuhan Toulon dan akan tiba di Libanon pada hari Kamis atau Jumat mendatang dan akan bergabung dengan 50 tentara Perancis yang sudah lebih dulu tiba di Libanon pada Sabtu (19/8).
"Misi kami, yang sebagian detil tugasnya masih didefinisikan, akan membantu pasukan interim PBB (Unifil) di Libanon dan pasukan nasional Libanon yang sudah dikerahkan ke Libanon selatan," kata Komandan pasukan Perancis, Kolonel Christophe Issac.
Pasukan Perancis itu rencananya akan berada di Libanon selama dua bulan dan akan tinggal lebih lama jika masih diperlukan. Perancis diharapkan bisa mengirimkan 2.500 sampai 4.000 tentaranya, namun Presiden Perancis, Jacques Chirac mengatakan, untuk tahap awal negaranya akan mengirim 200 pasukan saja.
Chirac meminta PBB segera memberi mandat dan aturan main yang jelas soal pengerahan pasukan internasional ke Libanon. Ia juga meminta kontribusi dari negara-negara lain seperti Italia dan Turki.
Perancis sebenarnya tidak puas, PBB tidak memberikan kewenangan sesuai tuntutan resolusi dan hanya memberi mandat pada Unifil untuk menggunakan kekuatannya jika dipandang perlu, untuk keperluan mempertahankan diri.(ln/aljz)
