.jpg?w=1140&ssl=1)
Pemerintah Libanon memutuskan membatalkan keputusannya yang memicu kemarahan kelompok Hizbullah sehingga menimbulkan konflik bersenjata antara pendukung Hizbullah dan pendukung pemerintah selama hampir sepekan di kota Beirut.
Menteri Penerangan Libanon, Ghazi Aridi usai rapat kabinet Rabu (14/5) mengatakan, "Untuk memfasilitasi negosiasi dengan delegasi dari Liga Arab, serta untuk memelihara persatuan nasional dan keamanan rakyat, pemerintah memutuskan menerima masukkan dari pihak militer."
Seperti diketahui, konflik bersenjata di Libanon diawali dengan keputusan pemerintah Libanon yang didukung negara-negara Barat, untuk mencabut jaringan telekomunikasi milih Hizbullah dan memecat kepala keamanan bandara Beirut dengan tuduhan menjalin kerjasama dengan kelompok Hizbullah.
Kelompok Hizbullah yang tidak bisa menerima keputusan pemerintah itu melakukan perlawanan. Bagi Hizbullah, jaringan telekomunikasi yang mereka bangun sangat vital untuk pertahanan dan berperan besar dalam perang Hizbullah melawan pasukan Zionis Israel tahun 2006 lalu.
Delegasi Liga Arab
Sebelum rapat kabinet Rabu kemarin, Perdana Menteri Libanon Fuad Siniora menerima delegasi Liga Arab yang akan menjadi mediator upaya pertikaian antara pemerintah dan kelompok oposisi di Libanon, utamanya kelompok Hizbullah.
Delegasi itu dipimpin oleh Perdana Menteri Qatar Syaikh Hamad bin Jassim bin Jabr al-Thani dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Moussa serta delapan menteri luar negeri negara Arab lainnya.
Fuad Siniora tidak mau memberikan keterangan seputar hasil pertemuan itu. Sementara anggota parlemen Wael Abu Faour mengatakan bahwa yang menjadi prioritas utama pemerintah Libanon saat ini adalah kedamaian rakyat sipil Libanon.
Jika tim Liga Arab berhasil meredakan ketegangan di Libanon, misi Liga Arab selanjutnya adalah mengundang pimpinan kelompok-kelompok oposisi di Libanon ke Qatar untuk mencari jalan tengah agar konflik tidak makin panjang. (ln/al-arby/aljz/presstv)
