.jpg?w=1140&ssl=1)
Pemerintah Jerman sedang mencari pola untuk mendorong integrasi warga Muslim Jerman ke dalam sistem dan nilai-nilai yang berlaku di negara Jerman. Untuk mewujudkan upaya itu, pemerintah ingin membuat semacam ‘kontrak sosial’ bagi warga Muslim di negeri itu.
Ide kontrak sosial ini datang dari Menteri Dalam Negeri Jerman, Wolfgang Schaeuble. Pada mingguan Welt am Sonntag, edisi Minggu (28/5) kemarin, Schaeuble mengatakan adanya kontrak sosial antara pemerintah dan warga Muslim akan mendorong kerjasama kedua belah pihak untuk memulihkan rasa saling percaya.
"Kontrak baru ini menekankan pentingnya menghormati konstitusi negara Jerman dan nilai-nilai demokratis yang berlaku di Barat," kata Schaeuble.
Untuk mencari kesepakatan tentang konsep kontrak sosial itu, pemerintah Jerman melalui kementerian dalam negerinya akan menggelar sebuah konferensi pada bulan September mendatang dengan mengundang lima organisasi Muslim terbesar di Jerman, sepuluh pemuka agama Islam terkemuka dan lima belas pejabat pemerintah.
Beberapa persoalan yang akan dibahas dalam konferensi itu antara lain, pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah Muslim di Jerman yang berada di bawah pengawasan pemerintah, pelatihan bagi para Imam dan peran warga Muslim dalam memberantas kelompok yang menganut ideologi ekstrim.
Schaeuble berharap dari konferensi itu juga dipilih satu orang yang akan menjadi juru bicara warga Muslim sebagai partner dialog dengan pemerintah Jerman serta terbentuknya tiga kelompok kerja. Tidak dijelaskan lebih lanjut apa tugas tiga kelompok kerja itu.
Sejumlah pemuka Muslim di Jerman, menyambut positih inisitiatif pemerintah Jerman untuk menggelar dialog. "Ini merupakan pertanda positif dari pemerintah," kata Ayman mazik, Sekjen Dewan Tinggi Muslim di Jerman. Menurutnya, selama ini pemerintah Jerman belum menepati janji-janjinya pada warga Muslim.
Sementara itu, Ketua Dewan Muslim Jerman, Ali Kizilkaya mengatakan, akhirnya pemerintah Jerman mau memulai pembicaraan dengan warga Muslim. "Inisiatif pemerintah mendorong kami untuk mendukung rencana-rencana integrasi," kata Kizilkaya dalam pernyataan persnya.
Menurutnya, inisiatif ini pada akhirnya akn memberikan fasilitas bagi aktivitas kelompok-kelompok warga Muslim di Jerman yang sudah lama menderita karena marginalisasi yang dilakukan pemerintah Jerman.
Jumlah warga Muslim di Jerman saat ini, dipekirakan mencapai 3,4 juta orang, 2/3 nya adalah Muslim keturunan Turki. Islam menjadi agama ketiga terbesar di Jerman setelah Katolik dan Protestan.
Pada bulan Mei tahun 2005, Menteri Kehakiman Briggite Zypries mengungkapkan bahwa warga minoritas Muslim di Jerman mengalami tindakan diskriminatif dari banyak orang Jerman yang mengindentikkan Islam dengan terorisme.
Padahal laporan intelejen Jerman menyebutkan, hanya satu persen dari populasi warga Muslim Jerman yang menjadi anggota organisasi-organisasi yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional Jerman. (ln/iol)
