Setelah melalui negosiasi yang alot, pemerintah Irak akhirnya menyetujui keinginan AS agar 150.000 pasukannya tetap berada di Irak sampai tahun 2011, dibawah pakta keamanan Status of Forces Agreement (SOFA). Di sisi lain, banyak pihak yang tidak setuju dengan sikap pemerintah itu dan menyatakan akan menggelar aksi protes menolak pakta keamanan Irak-AS tersebut.
Juru bicara pemerintah Irak, Ali al-Dabbagh mengatakan, pemerintah tinggal menunggu pengesahan dari parlemen Irak sebelum SOFA diberlakukan. Menurut al-Dabbagh, dari 37 orang anggota kabinet Irak, sebagian besar yaitu 28 orang anggota kabinet menunjukkan sikap positif terhadap pakta keamanan SOFA.
"Mereka menunjukkan sikap positif. Mereka mempertimbangkan draft ini sebagai kesepakatan yang terbaik yang mungkin dilakukan untuk mengontrol dan mengakhiri kehadiran pasukan asing serta menjamin penarikan mundur semua pasukan," kata al-Dabbagh tanpa menjelaskan mengapa 9 orang anggota kabinet lainnya menolak SOFA.
Yang paling senang dengan perkembangan SOFA tentu saja Gedung Putih. Juru bicara Gedung Putih Gordon Johndroe mengatakan, pemerintah AS berharap pakta keamanan itu segera disahkan.
"Meski prosesnya belum selesai, kami tetap berharap dan percaya bahwa kami akan segera memberlakukan kesepakatan untuk kepentingan baik rakyat Irak maupun AS. Kesepakatan itu akan menunjukkan pada kawasan dan dunia bahwa pemerintah Irak dan AS sama-sama berkomitmen untuk menjadi keamanan, stabilitas dan demokrasi di Irak," tukas Johndroe.
Aksi Protes
Meski demikian, tidak semua kalangan di parlemen Irak, termasuk rakyat Irak menyatakan setuju dengan pakta keamanan Irak-AS. Blok Sadr menegaskan, Dewan Nasional Irak akan menolak kesepakatan tersebut meski pemerintah menyetujuinya.
Juru bicara Sadr di parlemen Ahmed al-Masoudi mengungkapkan keyakinannya bahwa parlemen tidak akan mengesahkan draft SOFA yang disampaikan pemerintah, karena sebagian besar blok di parlemen menentang pakta keamanan itu. Selain itu, kata al-Masoudi, mayoritas rakyat Irak juga menolak pakta keamanan antara Bagdhad dan Washington tersebut.
Kelompok pimpinan Muqtada al-Sadr itu mengancam akan mengerahkan ribuan massanya untuk turun ke jalan dan memprotes sikap pemerintah Irak yang menyetujui kesepakatan SOFA dengan militer AS. (ln/aljz/prtv)
