Seorang pejabat Mali mengatakan pemerintah persatuan nasional baru Mali akan memusatkan perhatian pada upaya merebut kembali wilayah utara dari kelompok-kelompok Islamis yang dituduh radikal.
Hamadoune Toure, menteri komunikasi dan jurubicara pemerintah Mali mengatakan kepada VOA bahwa kelompok-kelompok “garis keras” yang ingin memberlakukan syariah Islam di bagian utara tidak dikehendaki oleh pemerintah baru.
Ia mengatakan pemerintah akan memajukan rencana meminta bantuan asing dalam membebaskan kawasan tersebut, yang dikuasai kelompok Islamis Ansar Dine dan MUJAO, kedua kelompok itu diduga terkait al-Qaidah.
Blok negara-negara Afrika Barat ECOWAS berencana mengirim pasukan berkekuatan 3.000 orang ke Mali Utara tetapi menyatakan pihaknya menghendaki ada permintaan resmi dari pemerintah.
Pemerintah baru yang diumumkan hari Senin lalu memiliki 31 jabatan setingkat menteri dan menggantikan pemerintah transisi yang dibentuk April lalu setelah kudeta militer.(fq/voa)
