Cabut Keanggotaan PBB Israel

Pemenang hadiah Nobel bidang sastra asal Irlandia, Mairead Maguire, 64, mendesak Dewan Keamanan PBB menindak tegas Israel yang tidak mau mematuhi resolusi PBB terkait penindasan yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Maguire bahkan meminta PBB menjatuhkan sanksi pada Israel dengan mencabut keanggotaan rezim Zionis itu di PBB.

Pemenang Nobel tahun 1976 itu geram dengan sikap Israel yang selama bertahun-tahun menolak resolusi Dewan Keamanan PBB agar Israel menghentikan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Palestina. Sedikitnya ada 65 resolusi PBB yang mengecam kekejaman Israel di Palestina ditolak oleh rezim Zionis Israel.

Israel makin merasa di atas angin karena selalu dibela oleh negara AS. Sejak tahun 1972, negara AS mem-veto sekitar 40 resolusi anti-Israel yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB dan sejak tahun 2004, Washington mem-veto tiga resolusi yang isinya memerintahkan Israel menghentikan operasi militernya di Jalur Gaza.

Sejak Israel mundur dari Jalur Gaza, pasukan Israel masih sering melakukan serangan roket atau operasi militer ke desa-desa di Jalur Gaza, yang menyebabkan banyak warga sipil Palestina gugur syahid. Tahun 2007, ketika Hamas menguasai Jalur Gaza, rezim Zionis mendeklarasikan wilayah itu sebagai "wilayah musuh" dan memberlakukan blokade dengan menutup semua perbatasan di Jalur Gaza, melarang bantuan kemanusiaan masuk dan menghentikan pasokan bahan bakar ke Gaza.

Blokade Israel yang dilakukan sejak tahun 2007 menyebabkan warga Gaza hidup dalam keprihatinan, kekurangan bahan kebutuhan sehari-hari, tidak ada aliran listrik, kehabisan persediaan obat-obatan dan warga Gaza yang sakit keras tidak bisa mendapatkan perawatan layak karena Israel melarang pasien dari Gaza keluar dari wilayah itu.

Maguire, yang melihat langsung bagaimana kondisi rakyat Palestina memprotes blokade Israel atas Gaza. Ia mengatakan, sudah saatnya dunia internasional menghentikan kejahatan Israel dan menindak tegas rezim penjajah itu.

PBB Minta Israel Buka Perbatasan

Sementara itu, para pejabat PBB kembali meminta Israel untuk membuka perbatasan bagi truk-truk yang membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza. Juru Bicara PBB, Michelle Montas mengatakan, Sekjen PBB Ban Ki-moon sudah mengingatkan Israel agar membuka perbatasan bagi bantuan kemanusiaan, namun rezim Zionis tidak mengindahkan permintaan Sekjen PBB.

Desakan agar Israel membuka perbatasan, juga disampaikan Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB, John Holmes. "Tindakan yang membuat warga sipil di Ghaza makin menderita, sama sekali tidak bisa diterima dan harus segera ditangani," kata Holmes.

Ban Ki-moon hari Selasa kemarin sudah menghubungi PM Israel Ehud Olmert dan menyampaikan keprihatinannya yang dalam atas kondisi kemanusiaan di Gaza akibat blokade Israel dan meminta Olmert agar mengizinkan para pekerja kemanusiaan PBB masuk ke Jalur Gaza untuk memberikan bantuan pada rakyat Palestina. Namun permintaan Sekjen PBB ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Israel, Ehud Barak.

Menurut lembaga bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA, sekitar 750.000 rakyat Palestina di Gaza kekurangan makanan dan kebutuhan hidup dasar. "Mereka hidup tanpa aliran listrik, kekurangan bahan bakar gas untuk memasak dan kekurangan makanan segar serta air minum bersih," demikian pernyataan Kantor Kordinasi Urusan Bantuan Kemanusiaan PBB. (ln/prtv)