Keputusan pemerintah Mesir untuk memberikan mandat pasukan keamanan untuk mengakhiri semua aksi demonstrasi pendukung Presiden Mohamed Mursi memicu kemarahan dari hak asasi manusia internasional dan kelompok-kelompok Islam, mereka mengutuk keputusan itu sebagai “cara menuju bencana”.
“Mengingat sejarah pasukan keamanan Mesir dan kepolisian yang sering menggunakan kekuatan mematikan yang berlebihan dan tidak beralasan, ini legitimasi terbaru untuk penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan lebih lanjut” ujar Hassiba Hadj Sahraoui, Wakil Direktur Amnesty Internasional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara , mengatakan dalam siaran pers di website Amnesty.
“Pihak berwenang serta aparat keamanan seharusnya mulai melakukan pendekatan dan menghindari penggunaan kekuatan, seperti yang direkomendasikan oleh standar internasional.”
Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi pada Rabu, pemerintah sementara Mesir mengatakandemonstrasi pendukung pro-Morsi dianggap sebagai “ancaman bagi keamanan nasional”.
Sebuah langkah pemerintah hasil kudeta terhadap demonstran damai bisa membawa babak baru pertumpahan darah setelah pasukan keamanan membantai pengikut Ikhwanul Muslimin saat fajar pada hari Sabtu .
Tindakan kekerasan, ditambah dengan kriminalisasi terhadap Morsi dan pemimpin Ikhwan lainnya, telah memicu kekhawatiran adanya rencana militer untuk menghancurkan gerakan Islam, yang menghabiskan puluhan tahun dalam bayang-bayang kekuasaan rezim militer sebelum pemberontakan menggulingkan Hosni Mubarak di tahun 2011. (Oi.Net/Dz)
