.jpg?w=1140&ssl=1)
Menyusul krisis di Pakistan pasca terbunuhnya mantan perdana menteri Pakistan Benazir Bhutto, beredar kabar bahwa pasukan militer AS akan "mengambil alih dan melumpuhkan" senjata-senjata nuklir milik Pakistan.
Berita ini dimuat surat kabar Inggris Herald, mengutip pernyataan dari sumber-sumber militer yang mengatakan bahwa Pasukan Khusus AS dan sejumlah ilmuwan yang berstatus relawan dari Nuclear Emergency Search Team telah diperintahkan untuk mengambil alih sekitar 60 kepala nuklir yang dimiliki Pakistan.
Laporan Herald juga menyebutkan, untuk mengambilalih senjata-senjata nuklir Pakistan, AS sudah menempatkan pasukan khususnya di negara tetangga terdekat Pakistan, Afghanistan.
Namun juru bicara menteri luar negeri Pakistan, Muhammad Sadiq langsung mengeluarkan pernyataan yang membantah laporan Herald. Ia mengatakan, informasi itu sama sekali tidak berdasar. Menurut Sadiq, seperti dilansir surat kabar The Hindustan Times, pemerintah Pakistan masih memiliki sistem kontrol dan komando yang efektif.
Pernyataan itu sekaligus menjawab kekhawatiran pihak Barat tentang keamanan persenjataan nuklir Pakistan menyusul krisis pemerintahan negara itu, pasca terbunuhnya Bhutto.
Pemilu Ditunda
Sementara itu, setelah melakukan pertemuan hari Rabu (2/1), Komisi Pemilu Pakistan mengumumkan bahwa pemilu yang rencananya akan dilaksanakan 8 Januari, diundur sampai tanggal 18 Februari 2008.
Pengumuman pengunduran jadwal pemilu disampaikan Ketua Komisi Pemilu Qazi Muhammad Farouq dengan alasan situasi keamanan yang belum kondusif setelah insiden pembunuhan Bhutto.
"Saya meyakinkan semua partai-partai politik bahwa pemilu akan dilaksanakan dengan bebas, adil dan transparan. Saya meminta mereka semua menerima keputusan ini demi kepentingan nasional dan mau tetap berpartisipasi dalam pemilu, " kata Farouq.
Dalam keteran persnya, Farouq mengungkapkan, kantor-kantor di 11 distrik di provinsi Sindh dibakar oleh massa yang marah atas kematian Bhutto. Pembakaran itu menyebabkan kotak-kotak suara, daftar nama pemilih dan perlengkapan pemilu rusak sehingga butuh waktu untuk membereskannya kembali. (ln/presstv/aljz)
