Keputusan Parlemen Turki untuk menggelar pemilu dini pada 22 Juli mendatang, mendorong kelompok oposisi sekuler beraliansi. Mereka ingin meruncingkan dukungan terhadap keberadaan mereka pada parlemen mendatang guna menekan kekuatan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang saat ini mendominasi parlemen Turki.
Hal ini terungkap dalam aksi demonstrasi pro sekuler Turki setelah kesepakatan parlemen (5/5) berupa revisi UU pemilu sebagaimana diajukan AKP, dengan merubah tenggat pemilu parlemen dari setiap tujuh tahun menjadi setiap empat tahun, dan mengadakan pemilu presiden langsung.
Harian Turki yang terbit hari Sabtu (5/5), menyebutkan bahwa Partai Rakyat Republik dan Partai Demokratik Kiri serta Partai Jalan Kebenaran dan Partai Pertengahan yang mempunyai sejumlah kursi di Parlemen, saat ini berupaya membangun jaringan aliansi bersama untuk memperkuat keberadaan mereka di Parlemen sehingga bisa mengecilkan komposisi AKP yang saat ini mayoritas di Parlemen Turki.
Namun begitu harian Azzaman terbitan Turki menyebutkan bahwa tingkat motivasi partai-partai untuk melakukan aliansi, sebenarnya masih belum terlalu kuat. Karena sesungguhnya dorongan kuat itu justru muncul dari partai-partai gurem yang tidak memiliki kursi di parlemen, sehingga mereka ingin juga mempunyai akses untuk mendapat kursi di parlemen. Sementara bagi partai-partai yang telah memiliki kursi, aliansi tidak permanen itu dikhawatirkan justru menjadi bumerang.
Partai Keadilan dan Pembangunan yang saat ini dipimpin Recep Thayyib Erdogan yang juga PM Turki, saat ini mempunyai 353 kursi di Parlemen, atau sama dengan 64% dari total kursi berjumlah 550 kursi. Sementara Partai Rakyat Republik, sebagai partai oposisi utama mempunyai 152 kursi, dan Partai Negara Ibu 20 kursi, partai Jalan Kebenaran 4 kursi. Sedangkan Partai Sosialis dan Partai Rakyat, serta Partai Pemuda, masing-masing mempunyai satu kursi. Ditambah lagi dengan 10 kursi dari anggota parlemen independen.
Seperti diberitakan, Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa di Turki mendesak parlemen supaya mengumumkan pemilihan umum awal, yang akan membuka jalan atas kebuntuan yang dialami dengan golongan sekuler terkait pemilihan presiden baru. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dengan resmi meminta anggota parlemen agar mengumumkan pemilihan yang akan diadakan tanggal 24 Juni – hampir lima bulan lebih awal dari pada jadwal semula.
Langkah yang diambil AKP terjadi setelah Pengadilan Konstitusi Turki membatalkan babak pertama pemungutan suara di parlemen, karena jumlah anggota parlemen yang hadir tidak memenuhi kuorum pada saat pemungutan suara pekan lalu. Pengadilan memutuskan hal itu sebagai respon atas petisi partai oposisi utama yang sekuler, yang memboikot pemungutan suara parlemen dalam upaya mencegah calon Partai Keadilan dan Pembangunan yang berorientasi Islam, Menteri Luar Negeri Abdullah Gul, menjadi presiden.
Golongan sekuler khawatir Partai Keadilan dan Pembangunan memiliki agenda Islam tersembunyi dan bahwa pemilihan Gul akan mengancam sistem sekuler pemerintah negara itu. Erdogan dan menteri luar negerinya membantah tuduhan tersebut. (na-str/iol, bbc)
