Pemerintah Mesir tidak boleh meminjam dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memperkuat cadangan kas negara, sebuah partai Islam menyatakan pada hari Rabu lalu, menambahkan bahwa pinjaman itu telah melanggar syariat Islam.
Partai salafi An-Nur mengatakan bahwa pinjaman dari IMF, yang secara resmi diminta oleh pemerintah awal pekan ini, merupakan salah satu bentuk “riba.”
“Pinjaman dari luar negeri adalah riba,” kata Younis Makhyoun, seorang pejabat tinggi An-Nur, menurut situs berita Egypt Independent.
“Allah tidak akan pernah memberkati ekonomi yang didasarkan pada riba,” tambahnya.
Mahkyoun menyerukan kepada Perdana Menteri Hisyam Qandil untuk menemukan cara lain dalam mengumpulkan dana, bukan dengan memungkinkan orang asing untuk campur tangan dalam urusan Mesir.
Sebaliknya, Mahkyoun menyarankan agar pemerintah mengurangi pengeluaran, menerapkan kebijakan penghematan, menetapkan upah maksimum, menerapkan syariat Islam untuk spekulasi bursa saham dan repatriasi dana yang tersedot ke luar negeri, Egypt Independent melaporkan.
Pemerintah Mesir pada Rabu lalu menyambut baik kunjungan oleh direktur IMF Christine Lagarde dan meminta peningkatan pinjaman yang ditawarkan oleh IMF.
Selama kunjungannya ke Kairo, Lagarde bertemu Presiden Muhammad Mursi dan Perdana Menteri Hisyam Qandil dan menekankan perlunya program reformasi untuk menangani krisis ekonomi negara itu.
“Pinjaman secara umum senilai 3,2 miliar dolar AS. Kami berbicara tentang peningkatan hingga 4,8 dan mungkin lebih, “kata Qandil dalam konferensi pers bersama dengan Lagarde.(fq/aby)
