Wakil Presiden Mesir, Omar Suleiman, bertemu dengan wakil-wakil dari kelompok oposisi utama, Minggu, dan menawarkan konsesi – termasuk beberapa rencana perubahan yang mendasar bagi masa depan Mesir.
Di antara gagasan yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam pertemuan itu, adalah mengakhiri hukum darurat militer yang sudah berlangsung sejak Presiden Hosni Mubarak berkuasa, tahun 1981.
Kedua belah pihak membahas langkah-langkah untuk memastikan adanya media yang bebas, dan membentuk sebuah komite yang akan mengawasi perubahan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang representatif.
Pemimpin oposisi yang bertemu dengan Sulaiman diantaranya kelompok adalah Ikhwanul Muslimin – kelompok yang, telah mengatakan tidak akan bernegosiasi sebelum Mubarak turun dari jabatannya. Selain, wakil Wafd, yang merupakan unsur liberal, dan Ahrar juga terlibat dalam pembicaraan dengan Suleiman.
Beberapa tokoh oposisi juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam pertemuan hari Minggu, yang berjanji akan melakukan perubahan, termasuk menghapus undang-undang darurat yang sudah berlangsung hampir 30 tahun di Mesir.
"Mungkin pertemuan yang menjanjikan perubahan hanyalah cara pihak militer mengakhiri aksi protes menentang pemerintah yang menuntut penggulingan rezim Mubarak", ujar seorang demosntran di lapangan Tahrir.
Mohamed El-Baradei, yang mantan kepala Badan Energi Atom Internasional sebagai tokoh oposisi utama, mengatakan kepada CNN ada "Pertanyaan besar kredibilitas" terhadap pemerintah yang menjanjikanj perubahan.
"Mubarak adalah simbol dari sebuah rezim diktator, dan orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas," kata El-Baradei. "Jika ia tidak pergi, anda tahu, rezim akan berkuasa kembali, dan akan melakukan balas dendam", tambah El-Baradei.
Muhamad Mursi dan Mohamed Saad Al Katatni, yang mewakili Ikhwanul Muslim mengatakan, bahwa dalam pertemuan itu disepakati kedua belah pihak pentingnya sebuah transisi damai dengan membubarkan parlemen", ujar kedua juru bicara Ikhwan itu.
IKhwan menuntut pemerintah melakukan investigasi atas terjadinya bentrokan yang menyebabkan banyaknya korban di Tahrir Square Minggu lalu, dan mereka yang bertanggung jawab harus diadili di pengadilan Mesir, ucap juru bicara Ikhwanul Muslimin.
Ikhwanul Muslimin mengharapkan bahwa pada 1 Maret, kedua belah pihak akan mengambil langkah-langkah ke arah perubahan konstitusi dan reformasi parlemen, kata Mursi dan Al Katatni. (mn/cnn)
