Presiden Sudan Omar al-Bashir mengatakan bahwa bagian utara negara itu akan memperkuat penegakkan hukum Islam jika wilayah selatan melepaskan diri dalam referendum yang akan berlangsung bulan depan.
"Jika Sudan selatan melepaskan diri, kami akan mengubah konstitusi. Tidak akan ada pertanyaan tentang keanekaragaman budaya atau etnis. Syariah akan menjadi satu-satunya sumber konstitusi, dan bahasa resmi negara adalah hanya bahasa Arab saja," katanya dalam pidato di televisi nasional pada hari Ahad kemarin (19/12), AFP melaporkan.
Sudan selatan hanya tiga minggu menjelang berlangsungnya referendum, yang akan menentukan nasib daerah dengan mayoritas Kristen tersebut. Diperkirakan bahwa wilayah selatan akan memilih untuk kemerdekaan mereka sendiri.
Pemungutan suara ini (referendum) termasuk dalam perjanjian damai tahun 2005 antara utara terutama umat Muslim dan wilayah selatan yang didominasi Kristen yang mengakhiri perang sipil di Sudan.
Kongres Nasional Partai Rakyat Utara dan Gerakan Pembebasan Sudan selatan juga menyetujui konstitusi sementara yang dianggap baik secara nilai-nilai sosial dan budaya Islam dan Kristen. Selain itu, bahasa Arab dan bahasa Inggris diakui sebagai bahasa resmi negara. Undang-undang ini berlaku sampai dengan Juli 2011.
Ketegangan yang meningkat tinggi di Sudan memicu ketakutan terhadap referendum yang dapat memicu krisis politik dan juga kekerasan.(fq/prtv)
