.jpg?w=1140&ssl=1)
Para Menlu Uni Eropa hari ini (12/2) bertemu di Brussel, guna membahas hasil kesepakatan baru yang dilakukan dua organisasi terbesar Palestina, Hamas dan Fatah, untuk membentuk pemerintahan koalisi nasional.
Para menteri itu akan membicarakan bagaimana sikap Uni Eropa selanjutnya menyikapi kesepakatan terakhir di Palestina tersebut.
Selama kurang lebih satu tahun, Uni Eropa beserta Amerika dan Rusia telah menetapkan pemboikotan ekonomi kepada Pemerintahan Palestina pasca kemenangan Hamas. Di mata UE, AS dan Rusia, Hamas adalah kelompok radikal pejuang Palestina yang menolak eksistensi penjajah Israel di tanah Palestina.
Sejumlah sumber dari petinggi Prancis menyebutkan bahwa pemerintahan baru Palestina yang akan dibentuk harus didukung oleh masyarakat internasional. Tapi Jerman menolak anggapan tersebut. Menurut petinggi Jerman, mereka masih menunggu perkembangan selanjutnya dari hasil perundingan dan kesepakatan yang baru di Palestina.
Masalah pengakuan eksistensi Israel memang merupakan topik yang kerap menjadi pertimbangan kalangan Uni Eropa, AS dan Rusia. Karenanya, PM Israel Ehud Olmert pun merasa sangat percaya diri dengan mengatakan, pemerintah baru Palestina tetap harus komitmen mengakui tuntutan internasional untuk mengakui eksistensi Israel di Palestina, dan menolak kekerasan.
"Ini adalah masalah yang bergantung pada dunia internasional. Kami akan tetap mempelajari perkembangan berikutnya. Bagaimana hasilnya, apa prinsip-prinsip dalam kesepaktan itu, dan apakah kesepakatan itu memang menyeluruh atau tidak, ” kata Olmert.
Lebih lanjut Olmert menegaskan bahwa ia akan mendesak dunia internasional untuk tetap menekan pemerintahan baru agar mengakui eksitensi Israel. “Kami mendukung kesepakatan tim kwartet untuk bersikap komitmen terhadap pemerintahan Palestina. Siapapun pemerintahan itu, harus tetap terikat dengan hak eksistensi Israel (di tanah jajahannya), menolak kekerasan, dan menerima semua kesepakatan masa lalu yang dilakukan pemerintah Palestina sebelumnya, dengan jelas, terang, dan tanpa bias, ” papar Olmert.
Olmert bahkan memberi ultimatum kepada Hamas agar mengakui Israel terlebih dahulu jika ingin melakukan negosiasi dan berunding dengan Israel.
Sejumlah sumber Israel juga disebutkan telah merancang pertemuan langsung antara Ehud Olmert dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas. (na-str/bbc)
