.jpg?w=1140&ssl=1)
Kosovo meminta negara-negara Arab dan Muslim memberikan pengakuan atas kemerdekaan Kosovo. Permintaan itu disampaikan menteri luar negerinya Skender Hyseni menjelang kunjungannya ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam (OKI), Ekmeleddin Ihsanoglu di Jeddah.
Sejak merdeka dari Serbia tujuh bulan lalu, 46 negara sudah mengakui kemerdekaan Kosovo, termasuk pengakuan dari negara AS dan mayoritas negara-negara di benua Eropa. Sementara negara-negara Muslim masih banyak yang belum memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Republik Kosovo, padahal 90 persen penduduk negeri itu adalah Muslim.
"Permintaan saya adalah akuilah Kosovo. Dengan tidak mengakui Kosovo, berarti Anda menolak hak Kosovo untuk merdeka dan menjadi negara yang makmur secara ekonomi, " kata Hyseni di kantornya di Pristina, ibukota Kosovo.
Meski ada sejumlah negara Arab yang sudah memberi sinyal untuk mengakui kemerdekaan Kosovo, Kosovo tidak mau memaksa mereka untuk segera mendeklarasikan pengakuannya. "Kami tidak mau memaksa mereka, karena paksaan bisa memicu hal-hal yang kontraproduktif, " ujar Hyseni.
Saat ini Kosovo sedang berjuang menghadapi upaya Serbia yang ingin membawa masalah Kosovo ke di Mahkamah Internasional. Serbia ingin Mahkamah Internasional memutuskan apakah kemerdekaan Kosovo legal dan untuk itu Serbia membutuhkan dukungan suara dari negara-negara Muslim. Dengan dukungan Rusia, Serbia meminta mosinya itu dibahas dalam sidang tahunan Dewan Umum PBB yang berlangsung pertengah bulan September ini.
Menlu Kosovo mengaku sulit memprediksikan akan seperti apa hasil voting di Dewan Umum nanti. Namun Kosovo tidak khawatir jika dari sidang Dewan Umum itu akan keluar resolusi tentang kemerdekaan Kosovo, karena menurut Hyseni, resolusi sifatnya tidak mengikat.
"Yang paling berpengaruh bagi Kosovo dalam jangka pendek, mungkin berbulan-bulan, atau jika ada penundaan pengakuan terhadap Kosovo, " ujarnya.
Di dalam negerinya sendiri, pemerintah Kosovo juga mendapat tekanan dari kelompok-kelompok oposisi yang menuding pemerintah tidak agresif melakukan lobi ke banyak negara agar mengakui kemerdekaan Kosovo. Partai-partai oposisi bahkan akan meminta pada parlemen agar mencopot menteri luar negeri. (ln/jvn)
