.jpg?w=1140&ssl=1)
Perjuangan Muslim Kashmir melawan penindasan pemerintah India belum berakhir. Mereka kembali turun ke jalan dan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor perwakilan PBB di Srinagar, mendesak PBB agar mengakui hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
Puluhan ribu warga Muslim Kashmir India tidak peduli dengan peringatan aparat keamanan untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa di Srinagar, setelah beberapa kali aksi massa yang berakhir dengan bentrokan sepanjang pekan kemarin. Aparat keamanan menjaga ketat kantor PBB dan personilnya, yang bertugas memantau gencatan senjata di sepanjang Line of Control-garis yang secara de facto membagi dua wilayah Kashmir menjadi Kashmir India dan Kashmir Pakistan.
"Saya belum pernah melihat aksi massa sebesar ini di Srinagar. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar, ikut mendesakkan kemerdekaan Kashmir dari India, " kata Abdul Aziz, 75, yang ikut serta dalam aksi massa itu. Aziz yang sehari-harinya bekerja sebagai pelayan toko ikut membawa spanduk bertuliskan "Jika Kosovo diberi kemerdekaan, mengapa Kashmir tidak?"
Anak-anak, kaum perempuan juga ikut ambil bagian dalam aksi unjuk rasa tersebut. Mereka meneriakan kata-kata "Kami bersedia memberikan darah kami untuk kemerdekaan Kashmir" sambil membawa bendera-bendera berwarna hijau, warna khas Islam dan bendera warna hitam yang menandakan duka cita.
.jpg?w=1140&ssl=1)
Para pengunjuk rasa membawa kendaraan-kendaraan kecil dan bis-bis, sebagian mereka duduk di atap bis dan bergelantungan di jendela, konvoi menuju Srinagar. Mereka berhasil menyingkirkan blokade pagar kawat agar bisa masuk ke kantor perwakilan PBB.
Di depan kantor PBB, perwakilan dari aliansi Konferensi Partai Hurriyat (Kebebasan) menyerahkan sebuah petisi yang isinya menentang kekuasaan India atas Kahsmir. Ketua aliansi, Mirwaiz Umar Farooq mengatakan, dalam petisi itu mereka mendesak PBB untuk melakukan intervensi atas masalah Kashmir dan membantu rakyat Kashmir untuk mendapatkan haknya dalam menentukan nasib sendiri.
Tokoh aliansi lainnya, Syed Ali Shah Geelani dalam orasinya meminta PBB, AS, Inggris dan masyarakat internasional untuk datang dan melihat sendiri apa yang diinginkan rakyat Kashmir. "Ini adalah perjuangan untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri. PBB selayaknya mengirimkan pasukan perdamaian ke Jammu dan ke Kashmir, " tukasnya.
Resolusi Dewan Keamanan PBB sudah menyerukan dilaksanakannya referendum di Kashmir, namun referendum itu hanya memungkinkan rakyat Kashmir untuk memilih apakah akan bergabung dengan India atau Pakistan. Resolusi tentang referendum ini, juga tidak pernah dilaksanakan.
Ketegangan di Kashmir dipicu oleh keputusan pemberian sebidang tanah di wilayah Kashmir untuk keperluan para peziarah Hindu. Karena protes warga Muslim, keputusan itu dibatalkan dan dibalas dengan blokade dan serangan warga Hindu terhadap warga Muslim di Jammu dan Kashmir Selatan. (ln/aljz)
