.jpg?w=1140&ssl=1)
Muslim Bulgaria tengah menghadapi penindasan agama, meskipun Bulgaria masuk di dalam Uni Eropa pada 1januari 2007 yang lalu, telah menjanjikan kaum muslimin Bulgaria akan lebih banyak mendapatkan kebebasan dan hak-hak kewarganegaraan.
Pemerintahan Bulgaria yang menganut ideologi sosialis telah menyetujui rancangan UU Kamis kemarin untuk mengusir siswi muslim yang menggunakan kerudung di sekolah.
UU tersebut tinggal menunggu persetujuan dari parlemen.
Umat Islam di Bulgaria mencapai 12 persen dari 7,6 juta penduduk Bulgaria dan 80 persen penduduk nya beragama Kristen Ortodoks.
Selama ini belum ada larangan terhadap penggunaan kerudung di sekolah-sekolah oleh siswi muslim.
Kepala Mufti Agama Islam Bulgaria menyatakan pelarangan terhadap penggunaan kerudung bagi siswi Islam adalah suatu yang salah.
"Kami menyatakan menolak terhadap rancangan UU itu. Penyalahgunaan dari penggunaan kerudung sepenuhnya adalah tanggung jawaddari perempuan Islam," kata Hussein Hafazov merupakan ketua dari kantor Mufti agama kepada reuters.
Minggu lalu pemerintah telah melakukan penangkapan dan penyelidikan terhadap walikota setempat dan guru Al-quran yang dicurigai mengajarkan ajaran Islam radikal.
Mufti Bulgaria menyatakan keprihatinannya atas sikap diskriminatif dan penuh kecurigaan pemerintah terhadap umat Islam Bulgaria.
Dia mengatakan sejak terjadi serangan di Arson terhadap masjid dan bangunan-bangunan milik umat Islam, perempuan muslim dilarang menggunakan pakaian kerudung muslim mereka.
Bulgaria adalah satu-satunya anggota Uni Eropa di mana umat Islam adalah komunitas yang sudah berabad-abad lamanya berbaur dan tinggal dengan masyarakat Bulgaria lainnya, kebanyakan mereka merupakan etnis keturunan Turki Usmani yang menjangkau ke Negara Eropa, mereka tinggal di samping Kristen dalam budaya yang dikenal sebagai "komshuluk," atau hubungan baik hati.
Proses asimilasi yang dilakukan oleh diktator komunis Todor Zhivkov untuk mengasimilasi umat Muslim memuncak dengan kampanye untuk memaksa mereka untuk berganti nama mereka ke bahasa Bulgaria dan yang akhirnya menimbulkan eksodus besar-besaran kaum muslimin sebanyak kira-kira 300.000 orang ke negara tetangga mereka Turki pada 1989.
Menurut Amnesti Internasional, sedikitnya 100 umat Muslim meninggal dalam empat bulan kampanye untuk memaksa mereka untuk mengubah nama mereka ke Bulgaria, dan melarang bahasa Turki di depan umum. Pemerintah juga melarang kaum wanita islam menggunakan kerudung dan adat istiadat Islam lainnya seperti penyunatan dan pemakaman.
Ketika Bulgaria membuka perbatasannya dengan Turki pada tahun 1989 yang lalu, lebih dari 300.000 umat Islam meninggalkan Bulgaria walaupun beberapa waktu kembali lagi.
Selain etnik Turki, muslim Bulgaria juga terdiri dari 300,000 Roma Gypsies dan Pomaks – yaitu orang Eropa yang masuk Islam sewaktu Bulgaria di bawah kekuasaan Turki Utsmani.
Terpisah dalam kasus tersebut, masyarakat Muslim di Laut Hitam Bulgaria kota Burgas menyatakan akan mengajukan protes kepada Uni Eropa melalui lembaga dewan kota atas pelarangan untuk meneruskan pembangunan Masjid di kota mereka.
Pekan lalu, yang dewan kota Burgas mengadakan voting pembatalan terhadap keputusan mereka sendiri dari Desember 2008, yang mengalokasikan sebuah area petak di Meden Rudnik ( "Copper Mine") untuk pembangunan masjid baru.
Anti-pembangunan masjid datang dari pihak GERB, yang merupakan pemimpin informal walikota Sofia Boyko Borisov dengan mendapat dukungan dari ekstrim kanan dan nasionalis Ataka ( "Attack") partai.(fq/agencies)
