.jpg?w=1140&ssl=1)
Warga muslim di Belanda sedang berjuang untuk menggagalkan keluarnya peraturan yang melarang para Muslimah mengenakan cadar. Mereka menuding kelompok Christian Democratic Appeal (CDA) yang saat ini berkuasa di Belanda telah memanfaatkan isu cadar untuk kepentingan politik mereka, menjelang pemilu anggota parlemen.
Ayhan Tonca dari Dutch Muslim Organization pada surat kabar terbitan Inggris Guardian edisi Minggu (19/11) mengungkapkan, dari satu juta warga Muslim di Belanda, paling cuma 30 orang saja yang mengenakan burqa (pakaian yang menutup seluruh tubuh dan sebagian wajah).
"Sebuah peraturan besar untuk sebuah persoalan kecil," kata Tonca mengomentari rencana dibuatnya larangan bercadar oleh pemerintah Belanda.
Menteri Imigrasi dan integrasi Belanda, Rita Vedonk mengatakan, cadar merupakan ancaman bagi keselamatan dan tatanan publik. "Larangan bercadar akan diterapkan di tempat-tempat publik dan "semi publik" seperti di sekolah-sekolah, ruang pengadilan, kantor kementerian dan di kereta" katanya pada kantor berita AFP, Sabtu (18/11).
Verdonk, selama ini memang dikenal dengan kebijakan-kebijakan keimigrasiannya yang keras sehingga ia dijuluki "Rita si Besi." Pada bulan Maret misalnya, ia mewajibkan calon imigran ikut test untuk mengetahui pemahaman calon imigran tentang bahasa dan kehidupan masyarakat Belanda. Ia juga membuat aturan bagi para imigran yang memegang paspor Belanda untuk mengikuti kursus integrasi.
Terkait dengan rencana baru pemerintah Belanda membuat peraturan larangan bercadar, perwakilan masjid komunitas Maroko, Ahmad Markouch memprediksikan bahwa peraturan itu akan menimbulkan reaksi keras dari kalangan minoritas Muslim di negeri Kincir Angin tersebut.
"Mereka (pemerintah Belanda) akan mencari-cari alasan lain yang lebih baik dibandingkan alasan keamanan semata. Ini merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama," tandasnya.
Keprihatinan serupa juga diungkapkan anggota parlemen dari Partai Buruh, Jeroen Dijsselbloem. Ia mengatakan, warga Muslim akan merasa menjadi sasaran dan diperlakukan tidak adil jika peraturan larangan bercadar diberlakukan.
Anggota parlemen dari Partai Hijau, Mustapha Laboui yang berdarah Maroko mengatakan, meski ia menganggap mengenakan burqa di tengah masyarakat Belanda sebagai tindakan yang "tidak logis", ia tetap skeptis akan legalitas aturan yang melarang penggunaan cadar.
Walikota Amsterdam, Job Cohen meski mengkritik burqa ia menganggap pemerintah "kurang kerjaan" karena mengurusi masalah burqa.
"Dari perspektif integrasi dan komunikasi, cadar jelas sangat buruk karena anda tidak bisa saling melihat wajah, jadi makin sedikit makin baik. Tapi, kenyataannya tidak semua mengenakan cadar. Perdebatannya lebih besar dari jumlah orang yang menjadi diperdebatkan," imbuhnya. (ln/iol)
