Khalid Mishal kepala biro politik Hamas menjelaskan bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyukseskan kesepakatan Makkah dan melanjutkan roda politik Palestina di atas sikap merangkul semua pihak, sesuai UU dan hukum yang berlaku. Tapi, berbagai perkembangan yang terjadi dari pihak internal Fatah dan Pemerintahan Palestina menyebabkan langkah-langkah yang sudah tersusun belum sempurna terlaksana.
Ungkapan itu disampaikan dalam surat panjang yang dikirim Hamas kepada pimpinan Al-Ikhwan Al-Muslimun Mahdi Akef. Dalam surat tersebut Mishal memaparkan kondisi yang sebenarnya terjadi di Palestina, terkait penguasaan Hamas di Ghaza. Mishal menyebutkan, “Tak ada perbedaan antara Hamas dan Fatah serta Pemerintahan Palestina pimpinan Abu Mazin, terkait perjuangan bersejarah rakyat Palestina melawan Zionis Israel.”
Tapi menurut Mishal, Hamas menilai Presiden Palestina telah melakukan kekeliruan dalam keputusannya membubarkan kabinet Palestina yang dipimpin Ismail Haniyah, lalu menyatakan kondisi darurat dengan membentuk kabinet darurat. “Semua keputusan itu berlawanan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku karena kabinet adlah hasil dari pemilu, ” kata Mishal.
Mishal juga mengatakan bahwa Abbas melakukan keputusan keliru yang lebih besar, yakni menutup dialog dengan Hamas karena memenuhi keinginan arus revolusi internal Fatah. Kekeliruan terus bergulir, karena kemudian Abbas mengambil PLO sebagai pengganti peran legislatif yang harusnya dipegang oleh pihak yang memperoleh suara pada pemilu.
Meski begitu, menurut Hamas, pihaknya akan selalu berpegang pada solusi mendasar dengan tidak melanggar aturan perundangan apapun dalam menyelesaikan masalah ini. “Hamas tetap berpegang secara penuh terhadap kesatuan Palestina di Ghaza dan Tepi Barat dengan selalu menyatakan kesediaannya secara total untuk bekerjasama dengan Tim Investigasi Arab yang dibentuk Liga Arab melalui pertemuan darurat para Menlu Arab di Kairo, ” tulis Mishal.
Selain itu, Hamas juga akan tetap berpegang pada aspek dialog dengan Fatah. Hamas mempunyai target yang jelas dalam dialog ini, yaitu, membentuk pemerintahan koalisi nasional terpusat, menyelesaikan problematika secara final terutama masalah keamanan Palestina yang menjadi salah satu sebab pemicu konflik yang ada.
Surat yang disampaikan Khalid Mishal itu juga memuat data sejumlah fakta yang berkembang di Ghaza dan Tepi Barat, termasuk adanya aksi balas dendam di Tepi Barat terhadap aktivis Hamas dan lembaganya, penangkapan bahkan pembunuhan pendukung Hamas, penyerangan kantor informasi, klinik, yayasan sosial, lembaga zakat, kantor advokasi, sekolah, taman kanak-kanak, yang menjadi aset sosial dan ekonomi Hamas di Tepi Barat.
“Terdapat 87 lembaga di Tepi Barat yang dikelola para kader Hamas, ” tulis Mishal.
Surat itu juga memuat adanya penyerangan sebanyak 300 kasus yang dialami Hamas di Tepi Barat. Bagi Hamas, kesalahan terbesar yang dilakukan pemerintahan Abbas adalah pernyataan yang berisi pembubaran semua sayap bersenjata perlawanan terhadap Zionis Israel sebagai syarat dari Israel untuk membuka jembatan penghubung dan pembebasan terbatas para tawanan Palestina di penjara Israel. (na-str/ikhol)
