Kepala Angkatan Bersenjata Mesir, Senin , mengeluarkan ultimatum 48 jam kepada semua kekuatan politik Mesir untuk mencapai resolusi atau akan menghadapi kekuatan militer bagi kebaikan masa depan dan militer tidak akan mengecualikan siapa pun.”
Jenderal Abdelfattah al-Sissi menyeebut protes massa pada hari Minggu, yang menyerukan Presiden Mohamed Mursi untuk mengundurkan diri, sebagai insiden yang “belum pernah terjadi sebelumnya” dari ekspresi rakyat.
Pernyataan militer itu muncul setelah protes massal menuntut penggulingan Presiden Mohammad Mursi .
Pemimpin oposisi Hamdeen Sabbahi, mantan kandidat pemilihan presiden yang gagal , menyatakan pada hari Minggu untuk segera dilakukan intervensi militer jika Mursi menolak untuk turun.
Oposisi Nasional Front Keselamatan (NSF) mendesak militer untuk menyatakan Presiden Mursi adalah pesiden “tidak sah” dan memaksanya untuk turun “segera.”
Jenderal Sami Annan, sementara itu, mengundurkan diri dari dewan penasehat presiden , menurut laporan media Mesir. Annan adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang dicopot dari jabatannya oleh Presiden Mursi.
Jenderal Sissi mengatakan ultimatum itu merupakan “kesempatan terakhir” dan menggambarkan protes massa pada hari Minggu yang membawa keluar jutaan orang Mesir menuntut pemecatan Mursi sebagai hal yang “mulia.”
Dia menambahkan bahwa pengunjuk rasa telah menyatakan pendapat mereka “dengan cara damai dan beradab,” dan bahwa “perlu mendapatkan respon dari tuntutan mereka. ”
“Angkatan bersenjata memiliki kewajiban untuk campur tangan untuk menghentikan Mesir dari tergelincir ke dalam terowongan gelap dari konflik pertikaian,” kepala militer memperingatkan pada malam ulang tahun pertama pemilihan Presiden Mursi.
“Ini adalah tugas nasional dan moral tentara untuk campur tangan … untuk mencegah perselisihan sektarian atau runtuhnya lembaga negara, “tambah Jenderal Sissi.
Mahmoud Badr , mengatakan dalam konferensi pers yang disiarkan televisi: “Pernyataan dari angkatan bersenjata memiliki satu ide – mendukung kehendak rakyat Mesir saat ini, yang berarti pemilihan presiden awal.”
Seorang politikus senior Ikhwanul Muslimin mengatakan bahwa tidak ada lembaga negara yang berhak melakukan kudeta terhadap Presiden terpilih Mursi dan memperingatkan terhadap mereka yang salah mengartikan pernyataan militer.
“(Militer) Sebagai institusi negara dan melakukan kudeta terhadap presiden, ini tidak akan terjadi,” kata Yasser Hamza, seorang pemimpin Kebebasan Ikhwan dan Partai Keadilan, menurut Reuters.
“Setiap kekuatan yang bergerak dan bertentangan dengan konstitusi adalah sabotase dan anarki.”
Ikhwanul Muslimin mengatakan, pihaknya akan “mempelajari” pernyataan militer.
Partai Islam terbesar kedua Mesir , Partai An Nour mengatakan pada hari Senin, mengkhawatirkan kembalinya militer untuk kembali ke “jalan besar” (pemerintahan) setelah militer memberi ultimatum 48 jam untuk menyelesaikan krisis politik di negara itu.
Partai An Nour percaya keamanan nasional Mesir saat ini terancam oleh pembagian antara Islamis dan lawan-lawan mereka, Khaled Alam Eddin mengatakan kepada situs surat kabar Al-Ahram. “Kami memiliki kekhawatiran tentang kembalinya tentara berkuasa,” katanya.
Departemen Pertahanan AS menolak untuk berspekulasi mengenai apa yang mungkin terjadi di Mesir selama 48 jam ke depan, mengatakan pihaknya masih mengkaji pernyataan oleh militer Mesir, menurut Reuters.
“Kami sedang meninjau pernyataan itu. Kami tidak sepenuhnya yakin apa yang akan terjadi dengan satu cara atau yang lain dalam 48 jam ke depan, jadi saya tidak akan terlibat dalam setiap jenis spekulasi, “kata juru bicara Pentagon George Little kepada wartawan. (Arby/Dz)
