Di tengah meningkatnya ketegangan aksi massa, panglima militer Mesir terpanggil untuk memecahkan perbedaan untuk menghindari negara jatuh pada perselisihan menjadi perselisihan , mendapatkan pujian dari kelompok Islamis dan liberal.
“Kami menghargai pernyataan Menteri Pertahanan hari ini, mengulangi seruan kami kepada pihak lain untuk dialog untuk menghindari kekacauan,” kata Saad El-Katatni, petinggi Ikhwanul Muslimin dan Partai Keadilan, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Al-Ahram harian Senin, 24 Juni.
Dia juga menekankan apresiasi atas “itikad El-Sisi untuk menjaga militer dari politik.”
Menteri Pertahanan Abdel-Fattah El-Sisi pada hari Minggu memperingatkan bahwa ia tidak akan mengizinkan Mesir tergelincir menjadi perselisihan berdarah.
“Saat ini ada perpecahan dalam masyarakat, dan bila terus berlanjut , sangat bahaya bagi negara Mesir,” katanya pada pertemuan dengan para prajurit militer.
Menteri Pertahanan itu mengatakan bahwa militer “tidak akan tinggal diam melihat negara tergelincir ke dalam konflik yang tak terkendali”.
Pernyataannya muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara pendukung dan penentang Presiden Mohamed Morsi.
Kelompok oposisi merencanakan aksi massa pada tanggal 30 Juni, yang menandai peringatan tahun pertama pelantikan Morsi sebagai presiden.
Oposisi menuduh Morsi tidak efisien untuk menjalankan negara dan menuntut pemilihan presiden awal.
Namun para pendukung Mursi menuduh penentang berusaha untuk mengembalikan ulang sitem rezim yang digulingkan , Presiden Hosni Mubarak.
Ketegangan meningkat menjadi kerusuhan di sejumlah provinsi, yang menewaskan sedikitnya dua orang tewas.
“Pasukan bersenjata telah menetapkan tidak terlibat dari urusan politik seperti pada masa lalu, tetapi tanggung jawab nasional dan moral kita terhadap masyarakat mewajibkan kita untuk mencegah Mesir tergelincir ke dalam sebuah terowongan gelap kerusuhan sipil dan pembunuhan, sektarianisme dan runtuhnya lembaga negara,” Sisi kata.
“Ini adalah tugas nasional dan moral tentara untuk campur tangan … untuk mencegah perselisihan sektarian atau runtuhnya lembaga negara.” (OI.Net/Dz)
