Al-Qaeda di Maghreb Islam (AQMI) mencoba untuk mendirikan negara Islam “Low Profile” di Mali utara tanpa menarik perhatian negara-negara Barat dan regional, berdasarkan dokumen yang ditemukan di Timbuktu dan diyakini telah ditanda tangankan dari kelompok pemimpin Abdul Malek Drukdal.
Dokumen tulisan tangan, diterbitkan oleh Algerie 1 , sebuah situs berita, tanggal 20 Juli 2012 dan menggambarkan sebuah rencana yang akan dijalankan oleh pemimpin AQMI itu, untuk mendirikan sebuah negara Islam di wilayah Azawad, bagian utara Mali.
Dokumen, yang dilaporkan ditemukan setelah pasukan Perancis pada saat menyerbu kota Timbuktu, diperkirakan telah ditulis oleh Drukdal sendiri dan berisi catatan tentang kejadian perang di bagian utara Mali dan isu-isu yang perlu ditangani oleh komandan dari kelompok pejuang .
Drukdal memiliki visi negara baru dan ia berencana untuk membangun dengan visi yang tampaknya berbeda dari yang biasanya diadopsi oleh militan Islam.
Drukdal menyatakan kemarahan pada “kesalahan” yang dilakukan oleh sesama pejuang , terutama penerapan yang terlalu cepat dari hukuman Islam yang ketat (hudud) terhadap mereka yang “melanggar hukum Islam.”
“Kalian membuat kesalahan. Masyarakat dapat berbalik melawan kita, dan kita tidak bisa melawan orang-orang, karena itu Anda dapat menyebabkan kematian perjuangan kami, bayi kami, pohon indah kami, “tulis Drukdal dalam dokumen.
Ia dipanggil untuk mendirikan otoritas yang lebih tinggi- Islam independen- yang misinya akan menerapkan hukum Islam (syariah) di wilayah Azawad. Dia mendesak kelompoknya untuk mencari bantuan dari Gerakan Pembebasan Azawad dan gerakan Ansar al-Din untuk melaksanakan proyeknya.
Drukdal mengusulkan menunjuk pemimpin Ansar al-Din Ag Ghaly Iyad sebagai perdana menteri pemerintahan transisi di negara baru. Pemerintah ini, ia menjelaskan, akan bertanggung jawab mengelola masa transisi dan penyusunan konstitusi negara baru. Dan Ghaly sebagai perdana menteri harus disediakan dukungan dengan sejumlah jihadis untuk membantunya dalam misinya dan mengelola untuk “membebaskan” kota.
Drukdal memperingatkan anak buahnya untuk tetap menekan pada Gerakan Nasional sekuler untuk Pembebasan. “Kita tidak bisa meminta anggota Salafi MNLA bergabung dengan barisan Ansar Al din,” tulisnya.
Mengenai pembentukan pemerintah baru, Drukdal berkata , kementerian urusan agama, keadilan, dan pendidikan harus diberikan kepada Ansar al-Din dan menyarankan bahwa kementerian pertahanan akan terdiri dari sebuah organisasi yang mencakup semua gerakan di wilayah itu “dalam rangka untuk menjamin keamanan semua orang. ”
“Aliansi antar gerakan sangat penting. Ini memberi kita tiga keuntungan. Jika kita diserang, kita tidak akan sendirian. Juga, masyarakat internasional tidak fokus tekanannya hanya pada kami, tetapi juga pada sekutu kami. Akhirnya, kita tidak hanya sendirian bertanggung jawab atas kegagalan, “tegas Drukdal dalam dokumen itu. (Dz- Al Arabiya)
