Moro Islamic Liberation Front (MILF) akan membawa masalah Mindanao ke PBB dan Organisasi Konferensi Islam, karena Mahkamah Agung Filipina menganulir kesepakatan tentang pemberian status otonimo penuh pada Mindanao antara pemerintah Filipina dan MILF.
"Tidak ada harapan untuk menyelesaikan masalah ini di level domestik. Kami akan membawa persoalannya ke tingkat internasional, seperti OKI atau PBB," kata Mohagher Iqbal, juru runding MILF.
Ia mengatakan, MILF terpaksa membawa kasus ini ke level internasional agar masyarakat internasional tahu bahwa pemerintah Filipina tidak tahu bagaimana menghormati sebuah kesepakatan. MILF, tambah Iqbal juga siap membawa masalah Mindanao ke International Court of Justice (ICJ). Menurutnya, sejumlah politisi di Filipina sengaja melakukan sabotase atas kesepakatan ya.jpg?w=1140&ssl=1)
ng sudah tercapai, untuk kepentingan politik mereka.
Mahkamah Agung Filipina pada Selasa kemarin mengeluarkan pernyataan bahwa kesepakatan pemerintah tentang wilayah otonomi untuk warga Muslim di selatan sebagai tindakan yang "tidak konstitusional."
Dalam kesepakatan Memorandum of Agreement on Ancestral Domain (MOA-AD), warga Muslim Mindanao diizinkan untuk membuat aturan hukum sendiri, sistem perbankan sendiri dan membentuk kekuatan kepolisian sendiri.
Kesepakatan seharusnya menjadi penyelesaian akhir konflik di Mindanao antara pemerintah Filipina dan MILF yang sudah berlangsung selama hampir empat dekade. Namun keputusan Mahkamah Agung Filipinan mementahkan kembali upaya perdamaian tersebut.
Mindanao sejak lama menjadi tanah kelahiran Muslim Filipina. Di wilayah ini terdapat lebih dari lima juta warga Muslim. (ln/iol)
