Mesir akan memimpin pertemuan tingkat Menteri dari Organisasi Kerjasama Islam pada hari Ahad besok (14/4), yang akan diadakan di kantor Pusat di Jeddah, untuk membicarakan situasi Muslim Rohingya di Myanmar yang sedang menghadapi penganiyaan ditangan mayoritas Buddhis.
Pada saat yang sama, Organisasi hak etnis Rohingya di Myanmar mendesak negara-negara Muslim untuk segera mengambil sikap yang kritis terhadap pemerintahan Myanmar dan mendesak agar mengadili Presiden Thein Sein, dan mantan jenderal Thein swe, dimana organisasi tersebut menuding bahwa merekalah yang harus bertanggung jawab atas tindakan Genosida serta segala kejahatan yang dilakukan terhadap kaum Muslim Rohingya.
Organisasi yang bermarkas di Malaysia tersebut mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan yang menyebutkan masih berlangsungnya penganiyaan dan kesewenang-wenangan terhadap Minoritas Muslim Rohingya khususnya di daerah Arakan.
Organisasi ini juga menegaskan bahwa Presiden Myanmar , Pemimpin tentara dan Dinas keamanan harus diseret ke pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan pembunuhan, pemerkosaan , penyiksaan, penahanan dan penganiyaan terhadap Muslim rohingya dan masyarakat lainnya.
Dalam rangka kepemimpinannya pada KTT Islam XII, Mesir mengutuk sangat keras terhadap apa yang sedang terjadi di Myanmar dan prihatin atas meluasnya konflik tersebut ke daerah-daerah baru dalam pembantaian sistematis minoritas Muslim oleh mayoritas Buddhis.
Dalam Konferensi tersebut,Mesir menyerukan untuk segera mengambil langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan konflik dari akarnya sehingga tidak kembali terulang dikemudian hari.
Sebelumnya Myanmar meminta PBB untuk bersedia menampung sekitar 800 ribu orang Muslim rohingya untuk tinggal di kamp-kamp pengungsian atau mengusir mereka ke luar negeri sebagai satu-satunya solusi untuk mengakhiri krisis.
Prresiden Myanmar Thein Sein mengatakan bahwa “satu-satunya solusi bagi ratusan ribu etnis muslim ialah menempatkan mereka di kamp-kamp pengungsian dibawah tanggung jawab PBB atau mengirim mereka ke negara-negara yang mau menerima mereka, dan ini adalah solusi dalam mengakhiri konflik ini,” katanya. (hr/IS)
