.jpg?w=1140&ssl=1)
Situasi Mesir tegang menjelang pelaksanaan referendum perubahan konstitusi Negeri Piramid itu. Pemerintah mengerahkan ribuan pasukan keamanan tambahan, sementara aksi unjuk rasa berlangsung di beberapa tempat di wilayah utara Mesir.
Pemerintah Mesir yang kini dipimpin Presiden Husni Mubarak mengatakan bahwa referendum itu dilakukan sebagai bagian dari proses reformasi. Namun para organisasi hak sipil dan kelompok oposisi menyatakan bahwa referendum itu bertolak belakang dengan prinsip kebebasan dan demokrasi. Mereka menentang pelaksanaan referendum yang dianggap sebagai upaya untuk mencegah kalangan Islamis ikut terjun dalam dunia politik.
Ikhwanul Muslimin, kelompok oposisi yang memenangkan seperlima kursi parlemen dalam pemilu di Mesir tahun 2005 lalu menyatakan, masa depan Mesir akan suram jika hasil referendum menyetujui perubahan konstitusi negara. Untuk itu, kelompok oposisi terbesar di Mesir ini menyerukan para pendukungnya untuk memboikot referendum, karena mereka tidak percaya referendum dan penghitungan suara akan dilakukan secara fair.
Draft amandemen undang-undang dasar negeri Mesir itu sudah diserahkan ke parlemen setelah melalui proses penyusunan yang didominasi oleh anggota parlemen dari Partai Nasional Demokratik, partainya Husni Mubarak. Sejak awal proses penyusunan draft, banyak yang menduga target utama dari amandemen itu adalah para anggota Ikhwanul Muslimin.
Di bawah amandemen konstitusi tersebut, Mubarak dan partai NDP yang kini berkuasa bisa membubarkan parlemen yang ada sekarang dan membentuk parlemen baru melalui mekanisme voting, sehingga akan makin menyulitkan kelompok oposisi Ikhawanul Muslimin untuk mendapatkan kursi di parlemen.
Perubahan konstitusi juga akan mendorong adanya larangan bagi aktivitas politik atau partai-partai politik yang berbasis pada agama.
Para tokoh Ikhwanul Muslim menuding pemerintah sengaja ingin mengeluarkan kalangan Islamis dari parlemen, untuk memuluskan jalan Gamal-putera Husni Mubarak-sebagai presiden Mesir selanjutnya.
Namun Gamal menolak tudingan bahwa ia berambisi untuk menjadi presiden, menggantikan ayahnya kelak. Ia juga membantah tuduhan bahwa amandemen ini ada hubungannya dengan rencana membubarkan parlemen.
"Kami menyadari kritik dan munculnya sikap skeptis ini. Tapi saya tidak melihat adanya alasan untuk membubarkan parlemen, " kata Gamal Mubarak. (ln/aljz)
