Merasa dituduh melakukan kornspirasi dengan Israel dan Amerika untuk menjatuhkan pemerintahan yang dibentuk Hamas, Dewan Revolusi Gerakan Fatah melancarkan serangan kepada Misy’al-dan menuduhnya tengah berupaya mengobarkan perang saudara. Misy’al-dianggap telah menyerang pemerintah dan Presiden Mahmud Abbas.
“Kami melihat bahaya besar pada pidato Misy’al. Kami tidak bisa menyebutnya kecuali pidato fitnah yang berupaya mempergenting situasi Palestina dan merekayasa perang saudara.” Demikian ungkap pernyataan yang dikeluarkan Dewan Revolusi Gerakan Fatah, sebuah institusi tertinggi dalam gerakan Fatah, Sabtu (22/04/06). Pada saat yang sama ratusan orang bersenjata pendukung gerakan Fatah melakukan demo di Jalur Gaza dan Ramallah, Tepi Barat, juga memprotes pernyataan Misy’al.
Serangan gerakan Fatah ini terkait pernyataan Misy’al-yang menohok Presiden Palestina dan menuduh pihak-pihak baik dari dalam maupun dari luar Palestina melakukan konspirasi menggagalkan pemerintah Palestina menyusul kepres yang membatalkan keputusan mendagri Palestina terkait dengan pembentukan pasukan keamanan dan penunjukan tokoh buron nomor dua Israel sebagai direktur umum Depdagri.
Di tengah-tengah ribuan massa yang memperingati gugurnya Syaikh Ahmad Yasin dan Dr. Abdul Aziz Rantisi di lapangan Yarmuk, Damaskus, Suriah, Jum’at (21/04/06), Kepala Biro Politik Hamas Khaled Misy’al-mengatakan, “Di sana ada pihak-pihak yang berencana menggagalkan dan menjatuhkan pemerintahan yang dibentuk gerakan Hamas,” tanpa menyebut pihak tertentu.
Misy’al-menambahkan, “Pembatalan keputusan mendagri Palestina yang membentuk pasukan keamanan khusus dari semua faksi bertentangan dengan undang-undang internasional dan tidak bisa diterima gerakan.”
Pada Kamis (20/04/06) pemerintah Palestina telah menunjuk Jamal Abu Samhadana, ketua Popular Resistance Committee, sebagai direktur umum Depdagri Palestina yang berwenang mengatur kepolisian dan kekuatan-kekuatan sipil serta aparat keamanan Palestina guna mendukung mengatasi kekacauan keamanan di Palestina. Namun Presiden Abbas mengeluarkan kepres membatalkan keputusan di atas karena dianggap menyalahi undang-undang yang ada.
Misy’al-mengatakan, “Ada sebagian anak keturunan bangsa kita yang melakukan konspirasi terhadap kami. Tidak akan lama kita pasti mengungkap mereka. Dalam waktu dekat kita akan mengungkap semua hakikat yang sebenarnya. Mereka semua adalah para pengekor yang berkhidmat demi kepentingan musuh.”
Misy’al-mendorong semua pihak untuk mengungkap hakikat-hakikat yang berkaitan dengan orang-orang munafik dan para antek musuh di kawasan, mereka bersama-sama bahu membahu dengan Israel dan Amerika Serikat.
Misy’al-meminta “bangsa Palestina dan seluruh umat untuk aktif melakukan inisiatif penggalangan dana guna mendukung pemerintah dan bangsa Palestina”. Dia juga menyerukan untuk mengadakan demo dan aksi solidaritas. Dia menegaskan, “Hamas memiliki program-program yang berkaitan dengan masalah nasional. Di antaranya adalah hak kembali pengungsi, penghancuran tembok pemisah, menghancurkan permukiman-permukiman Yahudi dan pembebasan 9 ribu tahanan Palestina dari penjara Zionis Israel.”
Dia menambahkan, “Bukan aib bagi orang yang mengumpulkan dana untuk para janda, anak-anak yatim, keluarga syuhada. Ini justru memuliakan kita. Namun yang menjadi aib adalah orang yang meninggalkan kas kosong dan mencuri makanan bangsa. Yang menjadi aib adalah orang yang mencuri kantor-kantor pemerintah, kopi dan teh, serta orang yang teler di Tel Aviv.” Misy’al-kembali menegaskan, “Kelaparan bukan berarti tunduk rukuk. Demi Allah, kami tidak akan tunduk dengan syarat-syarat mereka dan kami tidak akan mengakui Israel.”
Menanggapi pernyataan Misy’al-yang dianggap menuduh sebagian pihak melakukan konspirasi menjatuhkan pemerintahan yang dibentuk Hamas ini, pemerintah Palestina yang dipimpin Haneya justru meminta semua pihak tenang dan meredakan sikap. Wakil PM Palestina yang juga anggota Hamas, Nashiruddin al-Syair mengatakan, “Pemerintah Palestina memiliki juru bicara resmi. Apa yang keluar dari juru bicara resmi itulah yang menjadi tanggung jawab pemerintah.”
Syair menegaskan, “Saudara Khalid Misy’al-bebas terhadap apa yang dia mau dan dia nyatakan. Namun pemerintah memiliki juru bicara resmi. Dialah yang selalu menyatakan sikap resmi pemerintah.”
Dia menambahkan, “Saya serukan kepada saudara Khalid Misy’al-dan seluruh orang yang berbicara, termasuk para tokoh nasional sebelumnya dan saudara-saudara di Fatah, demikian juga yang ada di kepresidenan, untuk lebih teliti dan cermat dalam mengeluarkan pernyataan. Jangan sampai hal itu dimanfaatkan untuk mengobarkan masyarakat dan permasalahan internal.”
Mengenai kepres pembatalan keputusan Mendagri Said Syiyam terkait dengan pembentukan pasukan keamanan khusus dan penunjukan Jamal Abu Samhadana, Jubir Depdagri Palestina Abu Hilal menyatakan, “Adalah menjadi hak Mendagri untuk mengeluarkan keputusan semacam ini dan membentuk dinas keamanan baru guna memelihara keamanan dan stabilitas di tanah Palestina.
Abu Hilal menambahkan, “Syiyam tidak membentuk pasukan keamanan resmi, namun membentuk kekuatan cadangan khusus yang melibatkan seluruh faksi Palestina. Tujuannya adalah untuk mendukung kepolisian Palestina guna menghadapi kekacauan keamanan.” (was/iol-pic/aljzr)
