Hanya dua minggu di posisi barunya, menteri imigrasi baru Inggris, Phil Woolas, yakin bahwa hijab sebaiknya dilarang di sekolah-sekolah Inggris. Dan ini akan menjadi salah satu klausul yang akan masuk dalam undang-undang imigrasi baru Inggris.
"Penduduk yang mengenakan kerudung sebenarnya memiliki berbagai alasan. Ada yang karena kewajiban agama, ada juga yang karena terpaksa. Karena itu, soal kerudung harus dikembalikan kepada si pemakai," ucap sang menteri kemarin lusa.
"Tapi, di sekolah jangan dipakai. Karena ini bisa mempersulit proses belajar siswa."
Hijab sebenarnya merupakan bentuk ketaatan seorang wanita muslim kepada agamanya. Bukan simbol yang menunjukkan salah satu afiliasi agama Islam.
Di tahun 2004, bahkan Prancis melarang jilbab di tempat-tempat publik. Dan hal itu akhirnya diikuti oleh negara-negara Eropa lain.
Woolas yang setelah diumumkan namanya menjadi menteri sejak 3 Oktober dengan adanya reshufle kabinet, sebenarnya mendukung sekolah-sekolah muslim yang ada di negara-negara Eropa.
"Tapi, sekolah harus mengurangi adanya jurang perbedaan. Mereka harus belajar tentang seluruh keyakinan. Murid-murid dari berbagai agama pun harus diizinkan masuk. Dari situ, perilaku ekslusif akan berkurang," ucap sang menteri.
Woolas yakin bahwa muslimah di Inggris harus punya pijakan dalam bursa tenaga kerja, walaupun pekerjaan itu bertentangan dengan budaya mereka.
Saat ini, di Inggris berdomisili kurang lebih 2 juta warga muslim.
Aturan Ketat
Sang menteri mengatakan bahwa dia harus memperketat peraturan soal imigrasi. Hal ini untuk memperkecil jumlah imigran yang masuk ke Inggris.
"Mungkin mudah masuk Inggris di masa lalu. Tapi, akan sulit di masa akan datang," ucapnya meyakinkan.
Woolas mengatakan, krisis ekonomi global yang saat ini terjadi telah menjadikan imigrasi sebagai isu yang sangat serius.
"Sedemikian jelasnya bahwa penduduk menjadi pengangguran. Karena itu, aturan soal imigrasi menjadi persoalan yang bukan sederhana lagi."
Pengangguran di Inggris rata-rata melonjak dalam delapan tahun terakhir sebesar 5,7 persen.
"Harus ada keseimbangan antara warga pendatang dengan warga asli," tambah sang menteri. (mn/Io)
