Menteri Luar Negeri Mesir Nabil Fahmy menegaskan pemerintah (kudeta) sementara tidak meninggalkan demokrasi , setelah tindakan keras mematikan terhadap ikhwanul muslimin , dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan Senin.
Fahmy, mantan duta besar untuk Amerika Serikat, menanggapi beritadari kantor berita Jerman Der Spiegel bahwa para pemimpin militer Mesir tidak mungkin memperpanjang keadaan darurat nasional selama sebulan yang diberlakukan pekan lalu.
“Saya yakinkan teman-teman kita bahwa kita tetap mempertahankan roadmap kami menuju demokrasi,” katanya.
Ia mengatakan Mesir “tidak akan menerima negara di bawah darurat seperti sekarang ini dalam jangka panjang.”
Dan ia mengatakan pendukung Ikhwanul Muslimin dipersilakan untuk dialog bersama tentang masa depan politik Mesir “sesegera setelah ketertiban dipulihkan”.
“Mereka yang tidak melanggar hukum dapat mengambil bagian dalam proses politik,” katanya.
Fahmy mengecam sekutu Baratnya atas kritik tajam atas penggunaan kekuatan terhadap demonstran pro-Mursi, yang telah menyebabkan ribuan gugur.
“Ini adalah masalah Mesir bahwa kami yang harus menyelesaikan,” katanya.
“Saya percaya militer, saya yakin bahwa militer tidak terpaku pada kekuasaan.”
Pertumpahan darah telah mengejutkan masyarakat internasional, para pemimpin Uni Eropa, Herman van Rompuy dan Jose Manuel Barroso memperingatkan pada hari Minggu bahwa Uni Eropa akan meninjau hubungan dengan negara Mesir kecuali kekerasan itu berakhir. (Arby/KH)
