Dewan Keamanan Tinggi Mesir, memanggil Pemimpin Redaksi harian Adustour, Ibrahim Isa. Harian Adustour dituduh telah menyebarkan berita burung yang mempengaruhi situasi politik Mesir dan bahkan Timur Tengah, terkait sakitnya Presiden Mesir Husni Mubarak.
Menurut Kantor Berita Prancis mengutip perkataan Isa, “Saya mendapat undangan melalui dewan advokasi pers dan saya sangat terkejut karena beberapa sebab. Antara lain, karena semua media massa harian Mesir ketika itu menurunkan laporan yang sama tentang tema kesehatan Mubarak. ”
Ia melanjutkan, dirinya merasa heran karena panggilan itu hanya ditujukan pada dirinya seorang, tidak melibatkan pemimpin redaksi harian lainnya.
Masih menurut Isa, pihaknya sebenarnya sudah berupaya menetralisir informasi kesehatan Mubarak itu dengan menuliskan, bahwa sebenarnya kesehatan Mubarak dalam kondisi baik. Selain itu, ia menuliskan, hendaknya istana presiden atau menteri kesehatan turut menjelaskan dan meluruskan issu yang beredar.
Kepada wartawan Reuters, dalam sebuah wawancaranya, Isa mempertanyakan pula, “Mengapa kesehatan Presiden menjadi seperti rahasia perang? Ini pertanda pemerintah tidak bisa mengelola krisis. Mereka tidak mau terpengaruh dengan informasi apapun tentang kesehatan Mubarak. Bagaimanapun kematian pasti akan mendatangi Presiden sebagaimana orang lain, ada yang sakit dan ada yang mati. Apakah mereka mengira bahwa pimpnan mereka itu adalah tuhan yang tidak akan mati?”
Sementara itu, Jamal Fahmi, anggota dari tim advokasi pers mengatakan bahwa pihak Keamanan Tinggi Negara tidak menjelaskan sebab-sebab panggilan kepada Ibrahim Isa. Namun demikian sejumlah sumber pengadilan menyebut bahwa pemanggilan itu memang terkait pemberitaan soal kesehatan Mubarak beberapa waktu lalu di harian Adustour.
Namun demikian Fahmi mengingatkan, “Apa yang ditulis media massa terkait kesehatan Presiden itu masih dalam batas perdebatan politik yang diakui di seluruh negara demokratis di dunia. ”
Sejumlah pihak menduga bahwa pemanggilan itu juga terkait dengan program pembatasan kebebasan pers agar tetap bisa dikendalikan di bawah partai penguasa pimpinan Husni Mubarak. (na-str/iol)