Tidak hanya itu, tempat wudhu salah satu masjid dirusak di bagian dalam, menurut rekaman video yang diterima HRW.
Kebijakan “konsolidasi masjid” juga disebut dalam dokumen Maret 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Yinchuan, ibukota Ningxia. Menurut dokumen tersebut, pemerintah ingin “mengontrol secara ketat jumlah dan skala tempat-tempat keagamaan” dan menyerukan agar masjid mengadopsi “gaya arsitektur Tiongkok.”
“Integrasi dan kombinasi masjid” dapat “menyelesaikan masalah jumlah tempat ibadah yang terlampau banyak,” kata dokumen itu.
Di Provinsi Gansu, sejumlah pemerintah daerah telah melakukan memaparkan secara rinci upaya untuk “mengkonsolidasikan” masjid.
Di daerah Guanghe, di mana mayoritas penduduknya etnis Hui, pihak berwenang pada 2020 membatalkan pendaftaran 12 masjid, menutup lima masjid serta menutup lima lainnya, menurut buku tahunan pemerintah yang dirujuk HRW.
Berbagai laporan media juga menyebutkan pemerintah China sudah menutup atau mengubah fungsi masjid di daerah-daerah lain di seluruh penjuru negeri. Tindakan pemerintah itu tidak jarang diprotes oleh masyarakat. Pada bulan Mei, warga di kota Nagu di bagian selatan Provinsi Yunnan bentrok dengan polisi perihal pembongkaran terencana kubah sebuah masjid. (sumber: Hidayatullah)
