.jpg?w=1140&ssl=1)
Pemerintah Libanon akan menyampaikan protes pada Dewan Keamanan PBB atas blokade yang dilakukan Israel terhadap wilayahnya, meski perang sudah berakhir.
"Kabinet memutuskan untuk menyampaikan keluhan pada Dewan Keamanan PBB atas tindakan Israel yang masih memblokade Libanon, pelanggarannya terhadap resolusi-resolusi internasional dan tuntutan-tuntutannya yang menentang keinginan dunia internasional," ujar Menteri Penerangan Libanon, Ghazi Aridi usai rapat kabinet khusus.
Presiden Libanon, Emile Lahoud mengatakan, Dewan Keamanan harus bertemu sesegera mungkin untuk mengambil keputusan agar Israel mengakhiri blokadenya. Libanon juga akan mendesak negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengecam Israel dan mendesak Israel agar mematuhi resolusi 1701.
Dalam resolusi itu disebutkan bahwa Israel harus menghentikan blokade udara dan lautnya di wilayah Libanon. Namun Israel belum juga menghentikannya dengan alasan pembatasan-pembatasan penting dilakukan untuk mencegah masuknya senjata-senjata untuk pejuang Hizbullah.
Kenyataannya, blokade itu membuat pengiriman dan distribusi makanan dan bantuan medis terhambat. Blokade itu juga menyulitkan Libanon untuk membangun kembali perekonomiannya.
Saat ini, Israel hanya memberi izin pada pesawat-pesawat komersial Libanon dan Yordania untuk mendarat di Beirut, dengan syarat pesawat-pesawat itu harus mendarat terlebih dulu di Amman sebelum masuk ke Libanon.
Menteri Keuangan Libanon, Jihad Azour menyatakan, Libanon mengalami kerugian sebesar 40 juta dollar tiap harinya dari hasil pendapatan bea cukai, pajak pertambahan nilai dan bisnis-bisnis lainnya, akibat blokade itu.
Juru bicara parlemen Libanon, Nabih Berri pada akhir pekan kemarin, meminta pesawat-pesawat dan kapal-kapal dari negara-negara Arab untuk menerobos blokade Israel. Ia menuding Israel masih melakukan ‘agresi militer’ dengan blokade-blokade tersebut. (ln/aljz)
