Mantan pemimpin gerakan Islam FIS Aljazair – Abbas Madani yang pernah memenangkan pemilu parlemen sebelum di intervensi militer tahun 1992 yang lalu, menyerukan pada Selasa kemarin untuk memboikot pemilihan presiden tahun ini.
Madani yang sekarang tinggal di Qatar setelah dibebaskan dari kurungan penjara selama 12 tahun sejak tahun 2003 dan dilarang melakukan aktivitas politik di negara asalnya itu, menyatakan bahwa pemilihan presiden tanggal 9 April nanti – yang juga diboikot oleh dua partai oposisi Aljazair, tidak akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi rakyat.
“Pemilu di Aljazair adalah salah satu cara untuk mentahbiskan kenyataan buruk,” ujar pendiri FIS ini dalam suatu pernyataan.
“Aljazair berada pada posisi yang buruk dan menjadi lebih buruk tanpa ada akhirnya. Tidak ada cara untuk mengakhiri situasi ini selain mengganti rezim yang berkuasa secepatnya.
Memboikot pemilu adalah salah satu cara bagi masyarakat untuk mengekspresikan penolakan mereka pada situasi yang tidak jelas ini,” Madani menambahkan.
Presiden yang berkuasa saat ini – Abdul Aziz Bouteflika – yang pertama kali terpilih pada pemilu tahun 1999 saat ini berumur 72 tahun, dan pada hari Senin kemarin secara resmi dia mengumumkan pencalonan kembali dirinya.
Parlemen Aljazair pada November lalu telah memutuskan untuk menghapuskan aturan sebelumnya mengenai pembatasan dua kali masa jabatan untuk presiden.
Sepuluh orang calon telah mengajukan diri mereka untuk pemilihan presiden nanti. Dewan konstitusional Aljazair akan mengumumkan daftar resmi calon presiden dalam 10 hari mendatang.
Abbas Madani yang saat ini berumur 80 tahun telah mengalami penurunan kondisi kesehatan, setelah di vonis oleh pengadilan militer sebagai tersangka perongrongan kekuasaan dan keamanan negara. Orang kedua nya – Ali Belhadj juga dipenjara dan partainya dilarang, hal ini telah mengakibatkan terjadinya perang saudara di Aljazair dan memakan korban lebih dari 150.000 orang tewas.
Presiden Bouteflika tmembuat kebijakan untuk “Maju dengan sebuah kebijakan rekonsiliasi nasional” yang ia luncurkan kebijakan tersebut pada tahun 2000 yang mana telah membebaskan ribuan tahanan pejuang Islam dari penjara atau yang mau menyerah dan meletakkan senjata mereka. (fq/alarabiya)
