Di hadapan utusan DK PBB, Presiden Palestina Mahmud Abbas meyakinkan bahwa pemerintahan Palestina mendatang akan mengakui eksistensi Israel di Palestina. Perkataan Abbas sebagaimana dikutip BBC itu, berbunyi, “Semua pemerintahan Palestina yang akan datang akan terikat dengan apa yang telah disepakati oleh PLO dan pemerintah Palestina di masa lalu, termasuk hasil perundingan dan khususnya poin pengakuan secara timbal balik pada tanggal 9 September 1993.”
Abbas juga mengatakan, “Semua pemerintahan yang akan datang harus tunduk dengan komitmen pengamanan dan sistem pemerintahan serta diakhirinya kekacauan serta menjunjung tinggi undang-undang, karena ini adalah kebutuhan nasional Palestina yang paling utama.” Menurut Abbas, kasus Palestina yang kini seperti tak menemukan jalan keluar, serta berlanjutnya pendudukan sejumlah wilayah Palestina dan Arab sejak tahun 1967, akan semakin kacau dan kritis hingga bisa memunculkan konflik yang besar, hingga membiarkan munculnya berbagai kekerasan, terorisme, aksi perlawanan lokal serta situasi kritis internasional di Timur Tengah.
Abbas menyampaikan kalimat tersebut saat digelar pertemuan antar Menlu oleh DK PBB yang membahas soal perdamaian di Timur Tengah dan mencari solusi konflik Palestina. Pertemuan yang sebenarnya digagas oleh Liga Arab itu dimaksudkan agar DK PBB melakukan upaya intensif mendekatkan antara kedua belah pihak, Palestina dan Israel, hingga masalah antara mereka bisa selesai. Menlu Bahrain yang hadir dalam pertemuan itu menekan DK PBB tidak menyia-nyiakan kesempatan perdamaian saat ini.
Tapi utusan Israel di PBB menolak jika DK PBB terlibat dalam masalah ini. Sebelumnya Presiden AS, George Bush mengatakan Washington bersedia menjadi penengah dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Sementara Rusia mengusulkan agar digelar konferensi internasional secara menyeluruh untuk menuntaskan konflik di Timur Tengah. (na-str/bbc)
