.jpg?w=1140&ssl=1)
Mahkamah Israel menolak petisi yang diajukan sejumlah organisasi hak asasi manusia agar rejim Zionis Israel menghentikan pemutusan pasokan bahan bakar dan listrik bagi warga Jalur Ghaza. Dalam keputusannya hari Rabu (30/1) Mahkamah Israel menyatakan mendukung kebijakan pemerintah menghentikan pasokan itu.
Sepuluh organisasi HAM yang mengajukan petisi mengecam keputusan Mahkamah, yang dinilai akan membuat pemerintah Israel dengan sengaja meneruskan blokadenya terhadap warga sipil Ghaza, meski kebijakan itu melanggak hak asasi manusia dan hukum internasional.
Dalam keputusannya, Mahkamah Israel juga mengizinkan pemerintahnya untuk mengurangi pasokan listrik sebanyak lima persen dari 65 persen pasokan listrik ke wilayah Ghaza.
Sebelumnya, merespon petisi yang diajukan sepuluh organisasi HAM di Israel dan Palestina itu, rejim Israel berjanji akan menyediakan 2, 2 juta liter bahan bakar per minggu-jumlah minumum yang dibutuhkan-untuk pembangkit listrik di wilayah Ghaza. Namun organisasi-organisasi HAM itu tidak percaya, mengingat banyak janji rejim Zionis pada warga Palestina yang tidak pernah dipenuhi.
Sementara itu Presiden Palestina Mahmud Abbas usai bertemu Presiden Mesir Husni Mubarak, menegaskan bahwa ia tetap menolak berdialog dengan Hamas dalam masalah kontrol perbatasan.
"Hamas harus kembali ke kudetanya sendiri dan menerima legitimasi otoritas Palestina, baru ada dialog yang tulus dan terbuka, " ujar Abbas.
Rencananya, biro politik Hamas Khalid Mishaal juga akan bertemu dengan Kepala Intelejen Mesir Omar Suleiman hari ini, Kamis (31/1) untuk membahas masalah perbatasan. (ln/al-arby)
